Politisi PDI-P: Koalisi Pencapresan Jokowi Harus Dibangun Sejak Awal

DENPASAR, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pembentukan koalisi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 berbeda dengan Pilpres 2014, karena berlangsung secara serentak dengan pemilu legislatif.

Karena itu, kata Andreas, pembentukan koalisi untuk mendukung pencapresan Jokowi harus dibangun sejak awal, jauh sebelum masa pendaftaran.

"Karena pemilihan presiden dan pileg itu berjalan seiring. Nah bahwa agar kami memperoleh dukungan dari partai yang lain, ya harus dilakukan sejak awal," kata Andreas di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Andreas menambahkan, koalisi untuk mendukung pencapresan Joko Widodo tak bisa dibangun atas dasar kepentingan sesaat dan pragmatis.

(Baca juga: Ditanya Kriteria Cawapres, Jokowi Akan Bicara dengan Partai Pendukung)

Sebab, kata dia, pembentukan koalisi di mana peta perolehan suara belum terlihat, akan lebih menyentuh kesamaan platform dan ideologi. Hal itu lanjut Andreas nantinya akan menjadi modal yang kuat untuk membentuk pemerintahan yang solid dan efektif.

"Karena ke depan itu akan memberikan dukungan kepada pemerintah, sehingga partai-partai juga harus menghitung ketika memberikan dukungan, tidak sekadar untuk berkuasa atau menebeng berkuasa," kata dia.

PDI-P kini resmi mengusung Presiden Joko Widodo sebagai capres pada Pemilu 2019. Deklarasi pengusungan Jokowi sebagai capres berlangsung dalam Rakernas PDI-P yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Politisi PDI-P sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengunggah foto deklarasi Jokowi oleh PDI-P melalui akun resmi Twitter-nya.

"Dalam Rakernas III hari ini @PDI_Perjuangan memutuskan pencalonan @jokowi menjadi calom presiden untuk tahun 2019-2024," tulis Pramono.