Formappi: Selama Masa Sidang III, DPR Hanya Sahkan UU MD3

Kompas.com - 22/02/2018, 17:46 WIB
Suasana sidang Paripurna DPR yang tidak dihadiri ratusan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Sebanyak 252 anggota DPR tidak hadir dalam sidang paripurna ini. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/17. M Agung RajasaSuasana sidang Paripurna DPR yang tidak dihadiri ratusan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Sebanyak 252 anggota DPR tidak hadir dalam sidang paripurna ini. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/17.
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja legislasi DPR RI pada masa sidang III, tahun 2017-2018.

Ada 21 rancangan undang-undang (RUU) yang direncanakan dibahas pada masa sidang III. Namun, hanya lima RUU yang dibahas secara intensif selama masa sidang tersebut.

Adapun lima RUU itu adalah RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3); RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; RUU Pertembakauan; RUU Kewirausahaan Nasional; dan Rancangan KUHP.

"Enam belas RUU lainnya tak kelihatan pembahasannya selama masa sidang ke-III. Mangkrak tanpa keterangan pasti soal penyebabnya," kata peneliti senior Formappi, Lucius Karus di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dari lima RUU tersebut, hanya satu RUU yang akhirnya dituntaskan dan disahkan para wakil rakyat tersebut.

"Pada masa sidang III hanya satu yang berhasil disahkan menjadi UU yaitu RUU MD3," kata dia.

(Baca juga: Nasdem: Kenapa DPR Harus Berhadapan dengan Rakyat?)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain lima RUU yang sudah masuk pembicaraan tingkat I itu, ada juga lima RUU lain yang turut serta dibahas namun masih dalam tahap harmonisasi dan penyusunan naskah RUU, ditambah dua RUU kumulatif terbuka.

Dengan fakta itu, Formappi pun menilai perencanaan dan tata kelola pembahasan legislasi di DPR RI tak mendukung kinerja legislasi yang mumpuni.

Dengan kata lain, produktivitas legislasi yang rendah selama ini, salah satunya disebabkan karena manajemen pembahasan RUU yang tak konsisten dan berkesinambungan.

"Rekomendasi untuk mengurangi target legislasi prioritas tak pernah dipertimbangkan DPR dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Akibatnya terjadi penumpukan RUU yang ditargetkan dalam satu masa waktu sidang," ucap Lucius.

Tak cuma itu, kekacauan tata kelola pembahasan RUU tersebut juga menyebabkan kinerja DPR RI dari tahun ke tahun tak pernah berubah, yakni buruk.

Alhasil, DPR RI selalu gagal menjawab tuntutan kinerja yang baik, secara kuantitatif maupun kualitatif.

"Janji DPR untuk serius menggenjot kinerja legislasi selalu lebuh terlihat sebagai jargon ketimbang sebagai komitmen," kata Lucius.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X