TGPF Dianggap Dapat Lengkapi Kinerja Polri Ungkap Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 22/02/2018, 13:58 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Muhammad IqbalPenyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya.
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) guna mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Menanggapi itu, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengatakan bahwa pembentukan TGPF itu akan bisa melengkapi kerja penyidikan Polri dalam mengungkap kasus Novel.

"Kalau memang TGPF itu dibuat oleh Presiden saya kira itu langkah baik," kata Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Karena itu, kata Amiruddin, pembentukan TGPF sebaiknya segera dilakukan. Dengan demikikian, TGPF itu bisa bekerja beriringan dengan Polri mengungkap dalang di balik teror kepada Novel Baswedan.

(Baca juga: Samad: Tanpa TGPF, Kasus Novel Baswedan Tak Akan Terungkap)

Presiden pun, kata Amiruddin, tak perlu menunggu sampai Polri menyerah menuntaskan kasus tersebut.

"Ya saya enggak pernah tahu ada polisi menyerah. TGPF itu akan bekerja baik kalau dia bersama, jadi tidak dalam konteks menyerah," ucap Amiruddin.

"Tentu akan bisa saling melengkapi itu. Nah kalau dua tim seperti itu kerja sama kan lebih bagus daripada sendiri. Itu kalau Presiden mau bentuk," kata dia.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Meski demikian, Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pembentukan TGPF itu kepada Presiden Jokowi.

"Kami mencermati proses ini. Nanti mau bagaimana ya kita lihat nanti. Ya kita tunggulah, jangan buru-buru. Mungkin butuh proses yang lain," kata dia.

(Baca juga: Soal TGPF Novel, KPK Sebut Otoritas Ada di Presiden)

Amiruddin juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum pernah berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Novel terkait pengungkapan kasusnya, termasuk pembentukan TGPF.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X