Usai Bertemu PWI, Ketua DPR Jamin Pers Tak Terjerat UU MD3

Kompas.com - 20/02/2018, 15:41 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Plt Ketua PWI Sasongko Tedjo di Kantor PWI, Jakarta, Selasa (20/2/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua DPR Bambang Soesatyo bersama Plt Ketua PWI Sasongko Tedjo di Kantor PWI, Jakarta, Selasa (20/2/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan jaminan kepada Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) bahwa tugas-tugas pers terhadap DPR tidak akan berubah meski Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sudah disahkan.

Jaminan itu diberikan oleh Bambang Soesatyo usai bertemu dengan para pengurus PWI di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

"Saya sampaikan bahwa saya menjamin kebebasan pers tetap hidup dan berjalan sebagaimana biasa di DPR," ujar Bambang kepada awak media.

Disadari Bambang, ada penolakan yang besar dari publik terhadap pengesahan UU MD3, termasuk kekhawatiran pers dibungkam oleh UU tersebut.

Namun, ia mengaku yakin dan percaya bahwa wartawan yang kerap meliput di DPR sudah lulus uji kompetensi sehingga memegang teguh kode detik jurnalistik.

(Baca juga: Bagir Manan: UU MD3 dan RKUHP Potensial Ancam Kebebasan Pers)

Atas dasar itu pula, Bambang yakin pers mampu membedakan antara kritik, penghinaan, dan ujaran kebencian kepada DPR sebagai lembaga negara dan para anggota DPR sebagai pejabat negara.

"Sehingga saya tidak khawatir ada yang tergelincir (UU MD3)," kata Bambang.

Di tempat yang sama, Pelaksana tugas Ketua PWI Sasongko Tedjo mengatakan, Pasal 122 huruf K merupakan pasal yang sangat berbahaya karena berpotensi mengancam kebebasan pers.

Pasal 122 huruf k UU MD3 memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pers yang kerap mengkritik tajam DPR dan anggotanya berpotensi besar terjerat oleh UU MD3 tersebut.

PWI sendiri memberikan berbagai saran agar polemik UU MD3 bisa berakhir. Salah satunya yakni dengan menggugat UU tersebut ke MK.

(Baca juga: Ketua DPR: Silakan Persatuan Wartawan Indonesia Gugat UU MD3 ke MK)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X