Dari 512 Paslon Peserta Pilkada, 78 Diantaranya dari Jalur Independen

Kompas.com - 20/02/2018, 13:05 WIB
Ilustrasi: Pilkada Serentak 2018 ANTARA FOTO/Nova WahyudiIlustrasi: Pilkada Serentak 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekapitulasi sementara penetapan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Serentak 2018 per 20 Februari 2018 menunjukkan sebanyak 512 paslon memenuhi syarat (MS) dan lolos sebagai peserta Pilkada Serentak 2018.

Peserta Pilkada Serentak didominasi oleh paslon yang diusung partai politik (parpol). Pasalnya, dari 512 paslon yang berhasil menjadi peserta pilkada tersebut, hanya 78 paslon yang datang dari jalur perseorangan atau independen.

"Dari 556 paslon yang sudah di-update di Silon, yang MS ada 512 paslon, yang TMS (tidak memenuhi syarat) ada 44 paslon. Dari 512 yang MS, 434 paslon berasal dari parpol, 78 paslon berasal dari jalur perseorangan," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) Ilham Saputra, Selasa (20/2/2018).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra di Jakarta, Rabu (31/1/2018).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

(Baca juga: Bertambah, Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak Ada di 13 Daerah)

Sementara itu dari 44 paslon yang TMS, sebanyak enam paslon diantaranya berasal dari jalur parpol, dan 38 paslon berasal dari jalur perseorangan.

Sebanyak 512 paslon peserta Pilkada Serentak 2018 tersebut, terdiri dari peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 55 paslon, peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebanyak 335 paslon, dan peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota sebanyak 122 paslon.

Saat ini, dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018, sebanyak 169 diantaranya telah melakukan penetapan paslon. Sedangkan dua daerah belum melakukan penetapan, yaitu Papua dan Pinrang.

"Papua penetapan diudur. Pinrang terdapat putusan Panwas, paslon perseorangannya dilakukan verifikasi faktual ulang," kata Ilham.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X