Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muhammadiyah: Kematian Terduga Teroris di Indramayu Jangan Seperti Kasus Siyono

Kompas.com - 14/02/2018, 06:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Polri terbuka kepada publik soal meninggalnya MJ, terduga teroris yang ditangkap di Indramayu beberapa waktu lalu.

Kematiannya menyisakan tanda tanya karena ia meninggal usai dibawa Densus 88 untuk menjalani pemeriksaan.

"Terlepas dari apakah MJ terlibat dalam jaringan terorisme atau tidak, saya menganggap Densus 88 atau polisi harus terbuka terkait dengan kematian MJ. Jangan sampai mengabaikan penegakan hukum yang beradab," ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Rabu (14/2/2018).

Tewasnya MJ mengingatkan pada kasus Siyono. Siyono merupakan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 pada Maret 2016 di Klaten.

Saat ada penangkapan, polisi menyebut ada pergulatan dengan petugas sehingga Siyono tewas. Hingga kini, kasus kematian Siyono belum jelas penyelesaiannya, baik secara etik maupun pidana.

PP Pemuda Muhammadiyah merupakan salah satu pihak yang mengadvokasi keluarga untuk menuntut keadilan ataas tewasnya Siyono. Dahnil mewanti-wanti jangan sampai kejadian Siyono terulang pada MJ.

(Baca juga: Terduga Teroris di Indramayu Meninggal Usai Ditangkap Densus 88)

 

"Karena peristiwa seperti ini bukan justru mengubur terorisme, namun justru mereproduksi terorisme baru," kata Dahnil.

Dahnil juga menemukan banyak kejanggalan dalam kematian MJ. Agar sinyal kejanggalan tak menjadi fitnah, maka Densus 88 perlu menjelaskan secara terbuka hasil autopsi terhadap MJ.

Selain itu, autopsi juga harus dilakukan secara independen untuk secara objektif melihat apakah MJ meninggal karena komplikasi penyakit atau karena faktor lain.

Selain itu, kata Dahnil, Densus 88 juga harus bisa menjelaskan mengapa keluarga dilarang membuka kafan jenazah MJ pada saat diserahkan kepada keluarga.

"Jadi, saya berharap Densus 88 dan Kepolisian terbuka, dan bila memang ada kesalahan dan maka harus ada hukuman pidana yang jelas," kata Dahnil.

Jangan sampai, kata Dahnil, terjadi seperti nasib keluarga Siyono yang sampai detik ini tidak jelas penuntasan hukumnya.

Padahal, hasil autopsi terang membuktikan Siyono meninggal karena penganiayaan, bukan karena yang lain.

Keluarga MJ juga diminta tidak takut untuk secara aktif mencari keadilan. Dahnil mendorong pihak keluarga membawa kasus ini ke Komnas HAM agar bisa cepat ditangani.

"Untuk dibuktikan penyebab kematian MJ. Ini penting, dan polisi tidak boleh tertutup terkait dengan hal ini," kata Dahnil.

(Baca juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris dan Istrinya di Indramayu)

 

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan bahwa MJ meninggal setelah dibawa Densus 88 untuk menjalani pemeriksaan.

"Saya mendengar bahwa ada kasus tersebut, ada penangkapan kemudian meninggal," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Namun, Setyo mengaku belum mengkonfirmasi penyebab meninggalnya MJ. Ia juga belum bisa memastikan apakah MJ meninggal karena mendapat kekerasan selama pemeriksaan atau penyebab lain.

Sebagaimana dilansir dari Tribunnews.com, MJ dimakamkan di Kapuran, Kota Agung, Lampung. Jenazahnya tiba di rumah duka pada Sabtu (10/2/2018) sekitar pukul 5.00 WIB. Ia kemudian disalatkan di masjid sekitar dan dimakamkan.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror menangkap MJ di Kecamatan Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (7/2/2018). Ia diamankan bersama istrinya, ASN, yang juga dibawa untuk dimintai keterangan.

MJ sehari-hari berprofesi sebagai pedagang es. MJ diduga anggota kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) binaan terpidana teroris yang saat ini mendrkam di Lapas Cipinang, Ali Hamka. Ia pun diduga terlibat dalam kegiatan kelompok teroris di Indonesia.

Kompas TV Salah satunya pelemparan bom molotov di Mapolsek Cluring dan Kantor Samsat Banyuwangi pada 2017 lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com