Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2018, 11:17 WIB
Moh. Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dengan seksama kondisi psikologis keluarga korban aksi terorisme jika ingin mempertemukannya dengan eks narapidana terorisme. 

Wacana itu sebelumnya digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Pertemuan itu akan direalisasikan pada akhir Februari 2018 ini.

"Ide pemerintah itu sebetulnya bagus tapi perlu hati-hati. Karena kita harus juga memperhatikan sisi psikologis korban dan keluarga korban. Korban ini juga masih trauma, belum tentu mereka mau menerima, memang harus dilihat dari dua segi, baik korban dan pelakunya," kata Darraz kepada Kompas.com, Jumat (9/2/2018). 

Menurut Darraz, perlu dicari waktu yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi tersebut. Kesiapan korban dan keluarga korban aksi terorisme penting menjadi dasar pertemuan itu dilangsungkan. 

Baca juga : Eks Napi Terorisme Dipertemukan dengan Korban, Ini Harapan Kepala BNPT

"Dicari waktu yang tepat, tak bisa memaksakan. Kalau ada korban dan keluarganya yang tak ingin bertemu dengan para pelaku ya tak bisa dipaksakan. Tapi kita harus bujuk dengan baik dan ini harus kita utarakan untuk kepentingan masa depan," kata dia.

Darraz mengungkapkan, wacana yang digulirkan pemerintah itu sejatinya bukanlah hal yang baru. Sebab, wacana serupa juga sudah pernah disampaikan oleh sejumlah Non Governmnet Organization (NGO).

"Bagus, ada efek membangun iba, penyesalan untuk eks napi terorisme supaya tak melakukan ulang aksinya. Jangan ada lagi tragedi-tragedi seperti itu terjadi lagi," kata Darraz.

"Salah satu poin pentingnya dengan pertemuan ini adalah menyadarkan. Kita juga bisa tidak menciptakan eks napi terorisme itu sebagai orang yang menyadarkan teman-temannya yang masih aktif," tambah dia.

Baca juga : Tekan Terorisme, Masyarakat Diimbau Terima Mantan Napi Teroris

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap para mantan napi terorisme akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban terorisme. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kebencian keluarga korban kepada mantan narapidana terorisme.

Apalagi menurut pemerintah, para mantan narapidana terorisme yang sudah sadar berhak kembali menjadi bagian dalam masyarakat.

Sebab, selama di penjara, banyak narapidana terorisme memberikan informasi tentang jaringan terorisme.

Bagi negara, informasi dari para napi terorisme itu dinilai penting bagi kepolisian untuk membongkar jaringan terorisme yang ada.

Kompas TV Ada sejumlah barang yang diamankan dan dibawa oleh tim densus 88.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com