Soal Hak Imunitas, Ketua DPR Samakan UU MD3 dengan UU Pers

Kompas.com - 13/02/2018, 15:21 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR sama seperti perlindungan terhadap wartawan dan advokat.

Bambang menilai bahwa kedua profesi tersebut dilindungi undang-undang saat menjalankan tugas, sama seperti DPR.

"Terkait pelaporan pidana, boleh apa enggak saya melaporkan wartawan ke penegak hukum atas tugas-tugasnya? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena Undang-Undang Pers jelas mengatur wartawan dalam pengerjaannya tidak boleh dilaporkan ke penegak hukum," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

"Sama enggak kalau DPR, DPR profesi bukan? Sama saja kan, simpel kan? Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Kalau mengkritik boleh, kalau yang enggak boleh adalah penghinaan," ujar dia.

(Baca juga: Beberapa Pasal di UU MD3 yang Membuat DPR Kian Tak Tersentuh)

Bambang Soesatyo menanggapi hak imunitas anggota DPR yang termaktub dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

Salah satunya dalam Pasal 245 tentang pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana.

Karena itu, ia menilai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melindungi wartawan sama seperti Undang-Undang MD3 yang melindungi DPR dalam menjalankan tugasnya.

Bahkan, tutur Bambang, advokat pun dilindungi dalam menjalankan profesinya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota dewan," ucap Bambang.

(Baca juga: Baru Disahkan, UU MD3 Akan Digugat ke MK)

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase "pertimbangan".

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

Sebab, MKD hanya memberi pertimbangan dan tak wajib digunakan presiden dalam memberi izin.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X