Politisi PDI-P Minta KPK Taati Putusan MK soal Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan Pansus Angket KPK.

Menurut Arteria Dahlan, dengan adanya putusan MK tersebut maka DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap KPK melalui Pansus Angket.

Dengan demikian, KPK tidak memiliki alasan untuk mangkir dan tidak memenuhi panggilan Pansus Angket.

"Saya ingin sampaikan, secara tegas dikatakan tidak terdapat persoalan inkonstitusional terkait DPR memanggil dan mengawasi KPK melalui Pansus. Ke depan setiap panggilan, KPK harus mengacu pada putusan MK," ujar Arteria dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan DPR di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018).

(Baca juga: Kado MK untuk Pansus Angket KPK Menjelang Paripurna DPR)

Di sisi lain, lanjut Arteria, putusan MK telah menepis anggapan bahwa DPR ingin melemahkan KPK melalui Pansus Angket.

Politisi PDI-P itu berharap tidak ada pandangan negatif lagi yang ditujukan pada DPR saat melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK.

"Terkait putusan MK, bagi DPR ini keputusan kebangsaan, menepis anggapan DPR mencari salah KPK, melemahkan KPK. Mudah-mudahan kami tidak dicemooh lagi. Sekarang sudah ada putusan konstitusional," kata Arteria.

(Baca juga: Fahri Hamzah: DPR Bisa Pakai Hak Angket terhadap Peradilan)

Sebelumnya, lima hakim MK menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

Namun, anggota hakim MK terbelah dalam menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hak Angket KPK.

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

abba gabrillin Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).

Meski demikian dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif.

"KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yakni penyidikan dan penuntutan," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

(Baca juga: MK Tolak Gugatan Hak Angket KPK, 4 Hakim Beda Pendapat)

Sementara, empat hakim konstitusi lainnya memiliki disssenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut.

"Terhadap putusan ini, empat orang hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda," kata Arief.

Empat hakim tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, keempat hakim tersebut menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen sehingga tak termasuk wilayah eksekutif. Dengan demikian, harusnya DPR tak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK.

Sedangkan Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai bahwa Pansus Angket KPK tetap tidak sah. Mahfud menegaskan, putusan MK tersebut tidak berarti apa-apa.

Sebab, pembentukan Pansus Angket KPK sendiri telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terhadap permohonan uji materi angket KPK di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Sementara, dalam Pansus Angket KPK, ada sejumlah fraksi yang tidak ikut ambil bagian, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

"Nah sekarang fraksinya di Pansus Angket tinggal enam, tak bisa pansus membuat keputusan angket," kata Mahfud.

Mahfud juga menilai, putusan MK yang diketok pada Kamis (8/2/2018) kemarin tidak bisa berlaku surut. Putusan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif yang merupakan obyek hak angket baru bisa diberlakukan ke depan.

(Baca juga: Mahfud MD: Pansus Angket KPK Tetap Tidak Sah)