Politik Identitas Berlebihan Mengubah Mimbar Keagamaan Jadi Panggung Politik

Kompas.com - 09/02/2018, 05:45 WIB
Ilustrasi Kompas Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Frase politik identitas kian akrab di telinga publik setelah Pilkada DKI 2017 selesai. Kini frase tersebut bak seperti bom yang siap meledak kapanpun.

Namun sebenarnya, politik identitas bukanlah suatu masalah. Sebab ditinjau dari aspek kebudayaan, semua orang punya dan butuh identitas.

Hanya saja, politik identitas bisa menjadi masalah tatkala dimanipulasi dan dieksploitasi sedemikan rupa secara berlebihan untuk kepentingan politik yang sempit.

"Ketika identitas yang tidak punya masalah itu dimanipulir, jadilah masalah," ujar Budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Radhar menilai, politik identitas sengaja dimanipulasi dan dieskploitasi secara berlebihan karena tujuan dari politik di Indonesia hanya untuk merebut kekuasaan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama budayawan Radhar Panca Dahana seusai bedah buku di Wisma Perdamian Semarang, Kamis (28/5/2015). Artis ibu kota juga ikut berfoto bersama, Olivia Zalianti dan Ine Febrianti.Kompas.com/Nazar Nurdin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama budayawan Radhar Panca Dahana seusai bedah buku di Wisma Perdamian Semarang, Kamis (28/5/2015). Artis ibu kota juga ikut berfoto bersama, Olivia Zalianti dan Ine Febrianti.

Padahal, kata dia, bila kembali melihat sejarah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau multikultural.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Politik Identitas Dikhawatirkan Potensial di Pilgub Jabar 2018)

Hal ini terjadi karena Indonesia adalah bangsa bahari.

Sebagai bangsa bahari, komunitas yang tumbuh dan berkembang di setiap bandar pasti memiliki ciri multi kultural. Hubungan kultural antara satu suku dengan suku lainnya juga terjalin kuat.

Oleh karena itu, satu identitas memiliki keterkaitan dengan identitas lainnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas juga menilai politik identitas sama sekali bukanlah hal negatif.

Namun bila dimunculkan secara berlebihan dan bermuatan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang kuat, maka politik identitas bisa berbahaya.

Ia masih ingat betul politik identitas di Pilkada DKI yang bercampur dengan SARA. Dampaknya, keharmonisan sosial masyarakat yang multi kultural justri menjadi rusak.

(Baca juga: Bulan Ini, Kurikulum Ceramah Pilkada Damai Mulai Disebarkan)

"Mimbar-mimbar keagamaan akan menjadi panggung politik untuk kemudian mengkafirkan kelompok agama lain yang berbeda dalam pilhan politik," kata dia.

"Bahkan yang seiman sekalipun bisa dikafirkan hanya semata-mata berbeda pilihan politiknya. Itu sudah terjadi di DKI," kata dia.

PBNU berharap agar pengalaman di Pilkada DKI tidak terulang di Pilkada serentak 2018.

Bila hal itu kembali terjadi maka impilkasinya sangat besar bagi keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Pilkada serantak 2018 akan digelar di 171 daerah.

Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama-sama para pemuka agama sedang berupaya menyusun kurikulim ceramah untuk Pilkada damai.

Diharapkan, kurikulum itu bisa menjadi acuan para pemuka agama untuk ikut bersama-sama mengkampanyekan Pilkada yang damai tanpa isu SARA.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.