Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Identitas Dikhawatirkan Potensial di Pilgub Jabar 2018

Kompas.com - 08/11/2017, 16:32 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Populi Center Usep S Ahyar menilai bahwa politik identitas potensial kembali digunakan calon di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Apalagi sebelumnya, politik identitas juga dianggap manjur digunakan di Pilkada Jakarta lalu.

"Kita tahu Jabar, sebenarnya secara historis punya potensi politik identitas itu mengental. Islam garis keras banyak di Jabar, tumbuh subur di Jabar. Nuansa itu kita tahu dan rasakan," kata Usep dalam sebuah diskusi di D' Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2017).

Asep pun menerangkan pengalamannya ketika belajar di salah satu pondok pesantren di Jabar. Di sana, Islam dan Sunda adalah identitas yang selalu ditonjolkan.

"Islam dan Sunda bahkan disamakan, Islam adalah Sunda, Sunda adalah Islam. Identitasnya dibuat semakin menonjol. Maka potensi itu (politik identitas) sangat kental," kata dia.

Baca juga : PPP Resmi Dukung Ridwan Kamil pada Pilgub Jabar 2018

Bahkan, kata dia, indikator nyata bahwa politik identitas di Jabar potensial digunakan bisa dinilai dari banyaknya massa peserta demo yang berasal dari Jabar, ketika kasus penistaan agama di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Jabar dalam kasus penistaan agama di Jakarta itu menjadi pemasok massa paling banyak. Kita tahu ada yang jalan kaki dari daerah Ciamis, Priangan Timur. Itu menunjukkan politik identitas di Jabar sangat kental sekali," kata dia.

Lainnya, kata Asep, adalah banyaknya peraturan daerah (perda) syariah yang ada di sejumlah wilayah di Jabar. Misalnya di daerah Priangan Timur, Tasik, Garut, Ciamis dan Pangandaran.

"Di sana sangat kental namanya identitas," ungkap dia.

Baca juga : Menurut Ridwan Kamil, 70 Persen Warga Bandung Dukung Dirinya Maju Pilgub Jabar

Meski potensial, tapi menurut Asep apakah politik identitas akan kembali digunakan di Jabar sangat tergantung dari calon-calon kepala daerah dan wakilnya yang akan bertarung.

"Tergantung beberapa hal, tergantung calon atau kandidat yang akan maju, rivalitasnya antara siapa dan siapa. Di Jakarta terjadi karena rivalitasnya, identitasnya mudah dimainkan, lantaran berbeda antara satu dengan yang lain," kata dia.

"Yang satu Islam, yang satu ini non-muslim dan etnisnya berbeda. Dari sisi itu, sentimen suku dan agama dan lain-lain gampang dimainkan. Meski menurut saya di Jabar identitas adalah hal biasa," tutup dia.

Kompas TV Dedi Mulyadi adalah ketua DPD Golkar Purwakarta. Namun, untuk Pilgub Jabar, DPP Golkar mendukung Ridwan Kamil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com