Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Berarti Enggak Cinta Suami...

Kompas.com - 07/02/2018, 13:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

DHARMASRAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 4.500 orang di Lapangan Bola Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Kepada para ibu penerima PKH, Presiden Jokowi mengingatkan supaya dana PKH digunakan untuk peningkatan gizi anak dan pendidikan anak, bukan untuk hal lain.

"Dana PKH itu diperuntukkan untuk gizi anak kita ya. Juga untuk pendidikan anak-anak kita," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian bertanya, "untuk beli telur boleh enggak?"

Para penerima PKH kompak berteriak, "boleh."

"Beli ikan boleh?" tanya Jokowi lagi.

Ibu-ibu kembali kompak menjawab, "boleh."

Jokowi kemudian menguji ketaatan ibu-ibu itu terhadap penggunaan program tersebut.

"Misalnya habis beli seragam sekolah Rp 300.000. Lalu pulang ke rumah diminta suami Rp 200.000 untuk beli rokok. Boleh enggak?" tanya Jokowi.

Ibu-ibu penerima PKH kompak menjawab, "tidak boleh."

Mendengar jawaban ibu-ibu, Jokowi mengatakan, "berarti tidak cinta suami."

Ibu-ibu itu kemudian tertawa. Berkali-kali Jokowi bertanya hal yang sama, para ibu juga menjawab dengan jawaban sama.

Jokowi juga berulang kali mengatakan, "tidak cinta suami."

Melihat keteguhan para ibu penerima PKH, Presiden Jokowi mengingatkan supaya mereka memberikan pengertian kepada suami masing-masing soal pemanfaatan dana PKH.

"Suami diberitahu. Jangan dibentak-bentak ya suaminya. Bilang yang baik, 'Pak, dana ini untuk gizi anak, untuk pendidikan anak. Bukan untuk rokok', bilangnya begitu ya, yang halus," ujar Jokowi.

"Bilang juga Bapak kalau mau beli rokok, silahkan bekerja sendiri. Kalau mau merokok, kasih tau juga, jangan banyak-banyak. Malah kalau bisa jangan merokok deh," lanjut dia.

Setiap penerima PKH, mendapatkan Rp 1.890.000. Namun, pencairannya tidak bisa sekaligus. Mesti melalui tiga kali pencairan dengan nominal yang berbeda-beda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com