Politisi Nasdem: Pasal Penghinaan Presiden Tak Langgar Demokrasi

Kompas.com - 02/02/2018, 21:24 WIB
Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) tidak akan melanggar prinsip demokrasi.

"Pasal ini tidak akan bertabrakan dengan demokrasi," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Jumat (2/2/2018).

Taufiqulhadi menjelaskan, berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Namun, pada pasal 263 ayat (2), konten yang disebarluaskan tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri.

(Baca juga: Pernah Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Muncul Lagi di RKUHP)

Hal tersebut ditegaskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi.

Menurut Taufiqulhadi, pasal tersebut tidak bermasalah sebab diatur secara jelas mengenai tindakan yang tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan.

"Harus ingat itu Ayat (2) menegaskan bahwa tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tadi itulah jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Jadi enggak ada masalahnya kan," tuturnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X