Kompas.com - 31/01/2018, 15:47 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP Kompas.com/Palupi Annisa AulianiIlustrasi KUHP dan KUHAP
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Saat dikonfirmasi, juru bicara MK Fajar Laksono membenarkan adanya putusan MK yang membatalkan pasal penghinaan presiden.

"Iya pernah. Istilahnya, MK membatalkan hatzaai artikelen, pasal kebencian," ujar Fajar saat dihubungi, Rabu (31/1/2018).

(Baca juga: Dalam RKUHP, Menghina Presiden Lewat Teknologi Informasi Bisa Dipidana)

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, konten yang disebarluaskan tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Hal tersebut ditegaskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden perlu diatur lebih tegas dalam KUHP.

Menurut Taufik, lembaga kepresidenan perlu dihormati sebab dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum.

"Jadi kalau lembaga presiden kemudian ada istilahnya pencemaran nama baik secara kelembagaan maka menurut saya harus diatur secara undang-undang," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2018).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

Nasional
Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Nasional
PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Nasional
OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

Nasional
Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.