Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Sumbar: Kalau Ini Tidak Selesai, Kami "Wasalam" dengan Hanura...

Kompas.com - 16/01/2018, 19:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia mengancam akan keluar dari partai jika DPP tidak segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan ketua umumnya, Oesman Sapta Odang.

"Kami sudah bertekad, saya sebagai Ketua DPD Hanura Sumatera Barat bersama 19 DPC, kalau ini tidak selesai, maka kami 'wasalam' dengan Hanura. Begitu juga dengan kawan-kawan (DPD) lainnya," ujar Marlis dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).

"Kami sudah siap. Walaupun kami tidak ikhlas meninggalkan rumah yang telah kami bangun ini. Tapi kalau memang situasinya sudah seperti itu, ya sudahlah, 'wasalam' saja," kata dia.

Marlis dan perwakilan DPD Hanura yang menghendaki munaslub telah sowan ke Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto. Marlis dan kawan-kawan sudah mengutarakan segala keluh kesah mereka terkait tingkah laku OSO, sapaan Oesman Sapta, selama sekitar setahun menjabat ketua umum.

(Baca juga: Alasan Pengurus Hanura Layangkan Mosi Tak Percaya hingga Lengserkan Oesman Sapta)

Wiranto, kata Marlis, terkejut atas cerita para perwakilan DPD tersebut. Wiranto pun mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme munaslub, dengan mengganti ketua umum.

"Beliau (Wiranto) juga tidak menyangka ini terjadi dan beliau merasa iba hati. Partai yang sudah didirikannya, dibesarkannya dan beliau bangun bersama-sama kami, terjadi seperti saat ini," kata Marlis.

"Maka beliau meminta diselesaikan berdasarkan AD/ART. Sesuai dengan itu, caranya adalah Munaslub," ujar dia.

Munaslub, lanjut Marlis, direncanakan digelar di Jakarta pada pekan ini.

(Baca juga: Wiranto: Saya Ingin Menyelesaikan Masalah Hanura)

Sebelumnya, sejumlah pengurus DPD Hanura melayangkan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta.

Para pengurus DPD menilai, OSO melakukan sejumlah kesalahan, mulai dari melanggar AD/ART, melanggar pakta integritas hingga diduga melakukan praktik mahar politik.

Badan Pengurus Harian (BPH) Hanura kemudian mengeluarkan surat pemecatan kepada OSO dan menunjuk Wakil Ketua Umum Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

OSO sendiri geram dengan manuver sejumlah pengurus DPD itu. OSO menegaskan akan memberikan perlawanan.

"Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil, yang ingin merusak partai, pasti akan kami lawan dan tertibkan," ujar OSO setelah rapat koordinasi di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin.

Selain itu, OSO juga membantah telah meminta mahar politik kepada kader yang akan maju sebagai calon legislatif, atau kepada calon kepala daerah yang diusung Partai Hanura.

Kompas TV Oesman Sapta Odang tegas akan "menertibkan" kader hanura yang dinilai merusak partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com