Alasan Pengurus Hanura Layangkan Mosi Tak Percaya hingga Lengserkan Oesman Sapta

Kompas.com - 16/01/2018, 17:14 WIB
Pengurus sejumlah DPD Hanura yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Hanura saat konferensi pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018). Fabian Januarius KuwadoPengurus sejumlah DPD Hanura yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Hanura saat konferensi pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah DPD Partai Hanura melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO.

Mereka mendesak DPP Hanura menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan OSO dari kursi ketua umum.

Ketua DPD Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia, perwakilan DPD yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta, mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi sikap para pengurus daerah itu.

Baca juga: Wiranto: Saya Ingin Menyelesaikan Masalah Hanura

"Ada pertanyaan, apa sih persoalan yang terjadi selama ini di dalam kepemimpinan Pak OSO? Terlalu sulit dan terlalu panjang kami gambarkan kepada Saudara-saudara sekalian," ujar Marlis dalam konferensi pers di Kantor DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)
Alasan pertama, kata Marlis, OSO memindahkan kewenangan penandatanganan surat keputusan soal pengangkatan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kota/Kabupaten ke tingkat DPP.

Sebelumnya, urusan kepengurusan di daerah diserahkan kepada pengurus DPC.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu adalah pelanggaran yang menurut kami sangat prinsipil. Karena itu masalah AD/ART dan perubahan AD/ART hanya bisa dilaksanakan dalam Munas atau Munaslub," ujar Marlis.

Baca juga: Sudding Bantah Wiranto Akan Kembali Jadi Ketum Hanura melalui Munaslub

Kedua, OSO dinilai melanggar pakta integritas yang telah ditandatanganinya saat dilantik sebagai Ketua Umum Hanura.

Salah satu poin dalam pakta integritas itu adalah menjaga soliditas partai, baik di tingkat pusat maupun daerah dan bertanggung jawab meningkatkan elektabilitas partai.

Dalam pakta integritas itu disebutkan pula bahwa jika OSO tidak mampu melaksanakannya, maka boleh diberhentikan sebagai ketua umum.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.