Alasan Pengurus Hanura Layangkan Mosi Tak Percaya hingga Lengserkan Oesman Sapta

Kompas.com - 16/01/2018, 17:14 WIB
Pengurus sejumlah DPD Hanura yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Hanura saat konferensi pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018). Fabian Januarius KuwadoPengurus sejumlah DPD Hanura yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Hanura saat konferensi pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah DPD Partai Hanura melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO.

Mereka mendesak DPP Hanura menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan OSO dari kursi ketua umum.

Ketua DPD Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia, perwakilan DPD yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta, mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi sikap para pengurus daerah itu.

Baca juga: Wiranto: Saya Ingin Menyelesaikan Masalah Hanura

"Ada pertanyaan, apa sih persoalan yang terjadi selama ini di dalam kepemimpinan Pak OSO? Terlalu sulit dan terlalu panjang kami gambarkan kepada Saudara-saudara sekalian," ujar Marlis dalam konferensi pers di Kantor DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)
Alasan pertama, kata Marlis, OSO memindahkan kewenangan penandatanganan surat keputusan soal pengangkatan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kota/Kabupaten ke tingkat DPP.

Sebelumnya, urusan kepengurusan di daerah diserahkan kepada pengurus DPC.

"Itu adalah pelanggaran yang menurut kami sangat prinsipil. Karena itu masalah AD/ART dan perubahan AD/ART hanya bisa dilaksanakan dalam Munas atau Munaslub," ujar Marlis.

Baca juga: Sudding Bantah Wiranto Akan Kembali Jadi Ketum Hanura melalui Munaslub

Kedua, OSO dinilai melanggar pakta integritas yang telah ditandatanganinya saat dilantik sebagai Ketua Umum Hanura.

Salah satu poin dalam pakta integritas itu adalah menjaga soliditas partai, baik di tingkat pusat maupun daerah dan bertanggung jawab meningkatkan elektabilitas partai.

Dalam pakta integritas itu disebutkan pula bahwa jika OSO tidak mampu melaksanakannya, maka boleh diberhentikan sebagai ketua umum.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X