ICW Nobatkan Najwa Shihab Jadi Tokoh Publik Antikorupsi 2017

Kompas.com - 11/01/2018, 22:14 WIB
Najwa Shihab menerima penghargaan Tokoh Publik Antikorupsi 2017 oleh ICW di Sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (11/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIANajwa Shihab menerima penghargaan Tokoh Publik Antikorupsi 2017 oleh ICW di Sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembawa acara Talkshow "Mata Najwa" Najwa Shihab diberi penghargaan sebagai Tokoh Publik Antikorupsi 2017 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Penobatan tersebut berdasarkan hasil seleksi dari 44 nominator oleh dewan juri, antara lain mantan Pansel KPK Betty Alisjahbana dan Zainal Arifin Mochtar dari Pukat UGM.

Koordinator ICW Adnan Topan mengatakan, meski tak ikut menjadi juri, ia menilai Najwa sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam menyuarakan antikorupsi.

Meski profesinya bukan pegiat antikorupsi, Najwa memiliki integritas dalam pekerjaannya.

"Kita tidak pernah dengar hal aneh seputar kehidupan mbak Nana, baik sebagai individu atau public figur," kata Adnan.

Adnan berharap penghargaan tersebut bisa memicu orang lain untuk memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Betty menambahkan bahwa terpilihnya Najwa sebagai tokoh inspiratif melalui proses cukup panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para juri melihat kiprah Najwa, baik di kehidupan nyata maupaun di media sosial.

Najwa dianggap mampu menjadi influencer di media sosial karena pengikutnya kini mencapai 8 juta.

Selain Najwa, kandidat dalam penghargaan ini memiliki profesi aktivis, penulis buku, hingga pemain film.

"Diharapkan lewat penghargaan ini, masyarakat sadar siapapun dalam profesinya bisa aktif berperan dalam pemberantasn korupsi," kata Betty.

Menerima penghargaan tersebut, Najwa mengaku mulanya merasa terbebani. Ia menganggap sebenarnya banyak tokoh yang jauh lebih layak dinobatkan sebagai tokoh antikorupsi.

Najwa menganggap, profesi jurnalis dan korupsi merupakan hal yang sangat bertolak belakang.

Jurnalisme berdiri di atas integritas dan kejujuran. Sementara korupsi berdiri di atas kebohongan. Meski bukan aktivis, ia memiliki sikap tegas terkait pidana korupsi.

"Saya kerap dikritik, katanya terlalu menghakimi kalau menyinggung kasus mega korupsi. Ketika kasus begitu konyol, tindakannya sangat keterlaluan, rasanya sulit tidak menyuarakan lebih keras," kata Najwa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.