Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak 2015, KKP Bagikan 9.021 Paket Penangkap Ikan Pengganti Cantrang

Kompas.com - 11/01/2018, 17:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri Susi Pudjiastuti terus mendorong percepatan alih alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan, semisal cantrang, ke API ramah lingkungan.

Data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP mencatat, hingga akhir 2017 lalu, jumlah API ramah lingkungan yang telah dibagikan ke nelayan di Indonesia mencapai 7.255 paket.

"Jika dihitung sejak tahun 2015, berarti total bantuan API ramah lingkungan yang dibagikan ke nelayan mencapai 9.021 paket," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja melalui siaran pers, Kamis (11/1/2018).

API ramah lingkungan itu berupa gilnet millenium, trammel net, bubu ikan dan rajungan, rawai, handline dan pancing tonda.

(Baca juga: KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan)

 

Sjarief mengatakan, pengalihan ke API ramah lingkungan ini bertujuan untuk memberikan peluang yang semakin besar kepada nelayan lokal agar bisa melaut.

"Stok sumber daya ikan yang kian melimpah harus dimanfaatkan dengan optimal sekaligus berkelanjutan," ujar Sjarief.

Selain pengalihan ke API ramah lingkungan, Dirjen Perikanan Tangkap KKP juga telah menyelesaikan pembangunan 755 kapal perikanan dengan berbagai ukuan sepanjang tahun 2017.

Adapun, jumlah kapal perikanan yang diselesaikan tahun 2015 dan 2016 sebanyak 696 unit.

"Jadi, apabila dijumlahkan, telah selesai kapal perikanan sebanyak 1.451 unit," ujar Sjarief.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com