Gerindra-PKS-PAN Kembali Mesra, Polarisasi Politik 2014 Bisa Terulang

Kompas.com - 26/12/2017, 15:49 WIB
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto KOMPAS.com/Nabilla TashandraPengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto, menilai ada potensi polarisasi politik pada Pemilu 2014 terulang kembali pada Pilkada Serentak 2018.

Hal itu terlihat dari kesepakatan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi untuk sejumlah daerah penting pada Pilkada 2018. Tak menutup kemungkinan koalisi tersebut semakin solid dan berlanjut hingga Pemilu 2019.

Adapun tiga partai tersebut sebelumnya sempat tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pada Pemilu 2014. Namun, PAN dalam perjalanannya bergabung dengan pemerintah.

"Politik akan kembali mengalami polarisasi politik yang mirip 2014. Buktinya, Gerindra-PKS-PAN sudah membuat kesepakatan, meskipun kita juga harus bikin catatan," ucap Arif dalam sebuah acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

(Baca juga: Koalisi PKS, Gerindra, dan PAN Diharapkan Berlanjut ke Pemilu 2019)

Polarisasi politik, menurut dia, menjadi salah satu penyebab politik identitas subur dalam suatu daerah.

Ia menambahkan, model-model politik kebencian sebetulnya sudah dimunculkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, efek yang ditimbulkan tak terlalu kuat.

Konferensi pers Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (19/4/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Konferensi pers Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Efek politik identitas menjadi sangat kuat pada 2017, terutama pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Sebab, saat itu terbentuk polarisasi politik yang amat tegas, yakni pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

"Dengan polarisasi yang tegas maka sangat mudah bagi elite politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan masyarakat," tuturnya.

(Baca juga: Pilkada Jakarta Buat PKS, Gerindra, dan PAN Solid Koalisi di Daerah Lain)

Meski Pilkada DKI Jakarta merupakan pemilu skala daerah, namun Jakarta memiliki efek yang sangat luas bukan hanya pada daerah sekitarnya tapi juga secara nasional.

Arif menilai cukup aneh polarisasi pada Pemilu 2014 masih terbawa hingga saat ini. Seharusnya, kata dia, dalam politik yang ideal, ketegangan di level massa diambil alih oleh elite supaya tak terjadi benturan horizontal.

Sedangkan saat ini, seolah konflik yang dilakukan elite justru diikuti dengan konflik di level masyarakat.

"Kalau sampai 2017 kita masih terus menerus tegang, berarti ada yang salah. Ada kemungkinan terus menegang. Karena ada satu pola yang keliru," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X