Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Ekonomi Digital, Bisnis Transportasi, dan Upaya Menekan Ego Sektoral

Kompas.com - 24/12/2017, 21:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

KETIKA berbicara tentang sistem transportasi, kebanyakan kita hanya fokus pada salah satu aspek, khususnya transportasi darat. Secara umum kita ketahui bahwa pengguna transportasi darat mendominasi dibandingkan transportasi laut maupun udara. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2015 mencapai 121,39 juta unit. Peningkatan jumlah pengguna transportasi darat khususnya kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang bersifat eksponensial.

Untuk jumlah pengguna jasa kereta api 296,1 juta orang. Sedangkan dari aspek transportasi udara pada tahun 2015 jumlah penumpang domestik mencapai 62 juta orang atau naik 15,96 persen, dengan jumlah penumpang internasional mencapai 12,4 juta orang atau naik 0,32 persen.

Jumlah penumpang angkutan laut mencapai 13,6 juta orang atau naik 14,13 persen, dengan jumlah barang yang diangkut naik 3,97 persen atau mencapai 216 juta ton.


Pembangunan infrastruktur transportasi

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan transportasi yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan disparitas harga.

Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan, dan ekonomi yang berkeadilan.

Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.
Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana.

Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.
Selain itu, dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas transportasi nasional.

Sektor transportasi mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah Tanah Air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.


Strategi pemerintah

Namun perlu kita ketahui bahwa, sebaik-baik apapun pembangunan infrastruktur, di sisi lain jika peningkatan pengguna kendaraan pribadi tidak ditekan jumlahnya maka tidak akan memberikan dampak positif. 

Jika kita berpikir secara logika, luas wilayah tidak akan pernah bertambah, jika dijejali secara terus-menerus oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, maka pembangunan infrastruktur tersebut tentu tidak memberikan nilai tambah. Justru akan terjadi kepadatan dan kemacetan di mana- mana.

Untuk itu, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Di sisi lain animo masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi publik pun perlu ditumbuh kembangkan.

Tujuannya, kultur masyarakat selama ini yang lebih mementingkan ego dalam menggunakan kendaraan pribadi, dapat dikurangi secara perlahan, seiring dengan meningkatnya animo menggunakan transportasi publik khususnya transportasi darat.


Perkembangan teknologi

Di sisi lain, aspek bisnis khususnya, perkembangan transportasi umum berbasis aplikasi atau online dapat membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi bisa ditopang oleh sektor yang kini semakin berkembang dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh AlphaBeta pada tahun 2017, yang menunjukkan sekitar 43 persen dari mitra pengemudi Uber yang disurvei, sebelumnya tidak punya pekerjaan.

Jumlah tersebut semakin tergambarkan dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, yang menyatakan sektor yang melakukan perluasan kesempatan kerja berasal dari sektor transportasi.

Selain meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menjadi penyerap angka tenaga kerja yang cukup signifikan, adanya transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang ujungnya meningkatkan produktivitas nasional.

Namun, perjalanan ekonomi digital di lndonesia yang belum dipandu oleh sebuah grand design yang mengatur bidang ini secara menyeluruh, mengancam terjadinya polemik akan sektor ini.

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya gejolak yang terjadi pada transportasi online dan konvensional yang terjadi akhir-akhir ini Sejauh ini kebijakan yang ditempuh masih bersifat parsial dan hanya fokus terhadap subsektor tertentu.

Sejumlah armada taksi online dari Grab yang telah bergabung dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) saat peresmian operasional transportasi online di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (23/10/2017). Armada yang boleh beroperasi secara resmi ini wajib berstiker, menjalani uji KIR, dan pengemudinya punya SIM A Umum. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah armada taksi online dari Grab yang telah bergabung dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) saat peresmian operasional transportasi online di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (23/10/2017). Armada yang boleh beroperasi secara resmi ini wajib berstiker, menjalani uji KIR, dan pengemudinya punya SIM A Umum.
Jika hal ini dibiarkan, tentu Indonesia akan kehilangan manfaat yang luas dari perkembangan ekonomi digital ini. Sekaligus berpotensi menimbulkan polemik dan ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi digital.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu grand design yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan agar hadirnya ekonomi digital dapat bermanfaat secara optimal bagi upaya mewujudkan kesejahteraan.

Kolaborasi antar stakeholder

Jika melihat realitas di atas, maka pentingnya kolaborasi sistem antara pengguna jasa transportasi, otoritas atau operator penyedia jasa dan pemerintah dalam hal regulasi. Tidak hanya pada sektor transportasi darat.

Sistem transportasi laut pun, perlu membuat grand design terkait sistem kolaborasi tersebut. Sebagai contoh bagaiman proses pengiriman barang melalui jalur tol laut.

Jika kita bisa memanfaatkan kemajuan sistem IT, maka seluruh stakeholder dapat dengan mudah mengakses data bersama. Pengguna jasa transportasi laut yang akan berinvestasi pun akan sangat dibutuhkan.

Jika secara konvensional sudah banyak di beberapa daerah Indonesia yang telah membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu, begitu pula para port authority-nya. Namun sayangnya, masih ada beberapa yang membangun sistem tersebut secara sendiri–sendiri dan mementingkan ego sektoralnya.

Memang harus diakui tidak mudah, tapi jika negara-negara seperti Jepang, Taiwan, dan lainnya bisa. Maka Indonesia harus dan pasti bisa!

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung.

L Tri Wijaya N Kusuma
Ph.D Student - Data & Knowledge Management
Institute of Industrial Management, NCU Taiwan
Ketua PPI Taiwan (ppidunia.org)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com