Ekonomi Digital, Bisnis Transportasi, dan Upaya Menekan Ego Sektoral

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2015 mencapai 121,39 juta unit. Peningkatan jumlah pengguna transportasi darat khususnya kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang bersifat eksponensial.

Untuk jumlah pengguna jasa kereta api 296,1 juta orang. Sedangkan dari aspek transportasi udara pada tahun 2015 jumlah penumpang domestik mencapai 62 juta orang atau naik 15,96 persen, dengan jumlah penumpang internasional mencapai 12,4 juta orang atau naik 0,32 persen.

Jumlah penumpang angkutan laut mencapai 13,6 juta orang atau naik 14,13 persen, dengan jumlah barang yang diangkut naik 3,97 persen atau mencapai 216 juta ton.

Pembangunan infrastruktur transportasi

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan transportasi yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan disparitas harga.

Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan, dan ekonomi yang berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana.

Sektor transportasi mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah Tanah Air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Strategi pemerintah

Namun perlu kita ketahui bahwa, sebaik-baik apapun pembangunan infrastruktur, di sisi lain jika peningkatan pengguna kendaraan pribadi tidak ditekan jumlahnya maka tidak akan memberikan dampak positif. 

Jika kita berpikir secara logika, luas wilayah tidak akan pernah bertambah, jika dijejali secara terus-menerus oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, maka pembangunan infrastruktur tersebut tentu tidak memberikan nilai tambah. Justru akan terjadi kepadatan dan kemacetan di mana- mana.

Untuk itu, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Di sisi lain animo masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi publik pun perlu ditumbuh kembangkan.

Tujuannya, kultur masyarakat selama ini yang lebih mementingkan ego dalam menggunakan kendaraan pribadi, dapat dikurangi secara perlahan, seiring dengan meningkatnya animo menggunakan transportasi publik khususnya transportasi darat.

Perkembangan teknologi

Di sisi lain, aspek bisnis khususnya, perkembangan transportasi umum berbasis aplikasi atau online dapat membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi bisa ditopang oleh sektor yang kini semakin berkembang dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh AlphaBeta pada tahun 2017, yang menunjukkan sekitar 43 persen dari mitra pengemudi Uber yang disurvei, sebelumnya tidak punya pekerjaan.

Jumlah tersebut semakin tergambarkan dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, yang menyatakan sektor yang melakukan perluasan kesempatan kerja berasal dari sektor transportasi.

Selain meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menjadi penyerap angka tenaga kerja yang cukup signifikan, adanya transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang ujungnya meningkatkan produktivitas nasional.

Namun, perjalanan ekonomi digital di lndonesia yang belum dipandu oleh sebuah grand design yang mengatur bidang ini secara menyeluruh, mengancam terjadinya polemik akan sektor ini.

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya gejolak yang terjadi pada transportasi online dan konvensional yang terjadi akhir-akhir ini Sejauh ini kebijakan yang ditempuh masih bersifat parsial dan hanya fokus terhadap subsektor tertentu.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu grand design yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan agar hadirnya ekonomi digital dapat bermanfaat secara optimal bagi upaya mewujudkan kesejahteraan.

Kolaborasi antar stakeholder

Jika melihat realitas di atas, maka pentingnya kolaborasi sistem antara pengguna jasa transportasi, otoritas atau operator penyedia jasa dan pemerintah dalam hal regulasi. Tidak hanya pada sektor transportasi darat.

Sistem transportasi laut pun, perlu membuat grand design terkait sistem kolaborasi tersebut. Sebagai contoh bagaiman proses pengiriman barang melalui jalur tol laut.

Jika kita bisa memanfaatkan kemajuan sistem IT, maka seluruh stakeholder dapat dengan mudah mengakses data bersama. Pengguna jasa transportasi laut yang akan berinvestasi pun akan sangat dibutuhkan.

Jika secara konvensional sudah banyak di beberapa daerah Indonesia yang telah membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu, begitu pula para port authority-nya. Namun sayangnya, masih ada beberapa yang membangun sistem tersebut secara sendiri–sendiri dan mementingkan ego sektoralnya.

Memang harus diakui tidak mudah, tapi jika negara-negara seperti Jepang, Taiwan, dan lainnya bisa. Maka Indonesia harus dan pasti bisa!

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung.

L Tri Wijaya N Kusuma
Ph.D Student - Data & Knowledge Management
Institute of Industrial Management, NCU Taiwan
Ketua PPI Taiwan (ppidunia.org)