Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Golkar Harus Rombak Kepengurusan

Kompas.com - 19/12/2017, 17:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, harus ada perombakan kepengurusan Partai Golkar setelah dipimpin oleh ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Menurut dia, perombakan ini penting terkait persiapan Golkar menghadapi agenda politik pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.  

"Mengenai perombakan pengurus itu harus. Kedua, adanya perubahan dan perbaikan itu harus," ujar Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Faksi di Internal Golkar Tak Hambat Kinerja Partai

Pada rapat paripurna I Munaslub yang dihadiri Akbar, mayoritas DPD menginginkan adanya perubahan. Akbar mengatakan, Airlangga harus serius merespons aspirasi ini. 

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, mengingatkan, agar aturan-aturan organisasi yang digunakan sebagai pedoman menyusun kepengurusan tetap sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Hal lainnya yang belum diputuskan dalam Munaslub adalah apakah kepengurusan Airlangga hanya bertahan hingga 2019 atau lima tahun sampai 2022.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memukul gong saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memukul gong saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

Jika memang perubahan tersebut memiliki basis yang kuat, kata dia, maka kepengurusan bisa dipertahankan hingga 2022.

"Itu bisa kita diskusikan," kata Akbar.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal rencana revitalisasi.

Baca: Airlangga Sebut Mayoritas Kader Golkar Inginkan Rombak Kepengurusan

Nurdin yakin, revitalisasi yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai.

Menurut dia, hal ini penting agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid, dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.

Kompas TV Publik akan menilai Golkar dari sosok yang diusung di Pilkada maupun di jabatan publik lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com