Akbar Tandjung: Golkar Harus Rombak Kepengurusan

Menurut dia, perombakan ini penting terkait persiapan Golkar menghadapi agenda politik pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.  

"Mengenai perombakan pengurus itu harus. Kedua, adanya perubahan dan perbaikan itu harus," ujar Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Pada rapat paripurna I Munaslub yang dihadiri Akbar, mayoritas DPD menginginkan adanya perubahan. Akbar mengatakan, Airlangga harus serius merespons aspirasi ini. 

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, mengingatkan, agar aturan-aturan organisasi yang digunakan sebagai pedoman menyusun kepengurusan tetap sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Hal lainnya yang belum diputuskan dalam Munaslub adalah apakah kepengurusan Airlangga hanya bertahan hingga 2019 atau lima tahun sampai 2022.

"Itu bisa kita diskusikan," kata Akbar.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal rencana revitalisasi.

Baca: Airlangga Sebut Mayoritas Kader Golkar Inginkan Rombak Kepengurusan

Nurdin yakin, revitalisasi yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai.

Menurut dia, hal ini penting agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid, dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.