Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina dan LGBT

Kompas.com - 17/12/2017, 16:23 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD ketika ditemui usai acara pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4, di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD ketika ditemui usai acara pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4, di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketiga pasal tersebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan.

Namun, banyak pihak yang salah memahami putusan tersebut. Belakangan banyak beredar postingan di media sosial yang menuduh MK telah melegalkan perbuatan zina dan homoseksual dalam putusannya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun angkat bicara terkait hal itu.

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menegaskan bahwa MK menolak memberikan perluasan tafsir ketiga pasal seperti yang dimohonkan oleh pemohon.

 

Ia menegaskan, sebagai lembaga yudikatif, MK tak memiliki wewenang untuk membuat norma hukum baru.

"Yang kurang paham, menuding MK membuat vonis membolehkan zina dan LGBT. Yang benar MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukan membolehkan atau melarang. MK memang tak boleh membuat norma," ujar Mahfud seperti dikutip dari akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (17/12/2017).

Mahfud menjelaskan, mengatur untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan ranah legislatif atau pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR.

 

Dalam putusannya, lanjut Mahfud, MK menolak memberikan tafsir sebab hal itu sudah diatur secara jelas dalam KUHP.

"Mengatur untuk membolehkan atau melarang sesuatu itu adalah ranah legislatif, bukan ranah yudikatif. MK menolak memberi tafsir karena sudah diatur jelas di KUHP. Zina tetap dilarang. Di dalam RUU-KUHP yang sekarang hampir diundangkan itu sudah diatur dengan lebih tegas," tuturnya.

(Baca juga : Alasan MK Tolak Permohonan Uji Materi Pasal Kesusilaan di KUHP)

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono.

Menurutnya, harus dipahami bahwa kewenangan MK adalah sebagai negative legislator bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang atau positive legislator.

Ketika menyangkut norma hukum pidana, MK dituntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana.

Halaman Berikutnya
Halaman:


EditorDiamanty Meiliana

Terkini Lainnya

11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

Internasional
Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Nasional
Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Regional
Foto 'Salaman' Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Foto "Salaman" Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Internasional
Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Regional
Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Nasional
Diperkirakan Masih Didalam Kota Jayapura, Polisi Persempit Ruang Gerak Napi Lapas Abepura yang Kabur

Diperkirakan Masih Didalam Kota Jayapura, Polisi Persempit Ruang Gerak Napi Lapas Abepura yang Kabur

Regional
Proses Hukum Laporan terhadap Istri Andre Taulany Bisa Dihentikan, jika...

Proses Hukum Laporan terhadap Istri Andre Taulany Bisa Dihentikan, jika...

Megapolitan
Bandung Siap Lahirkan Penulis Baru lewat Program Sahabat Pena Dispusip

Bandung Siap Lahirkan Penulis Baru lewat Program Sahabat Pena Dispusip

Regional
Keluarga Tenaga Pemilu Diberi Santunan, Khofifah Ikut Menangis

Keluarga Tenaga Pemilu Diberi Santunan, Khofifah Ikut Menangis

Regional
KPK Pertimbangkan 'Second Opinion' Kondisi Kesehatan Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan "Second Opinion" Kondisi Kesehatan Romahurmuziy

Nasional
4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Jalur Pantura, 1 Orang Meninggal Dunia

4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Jalur Pantura, 1 Orang Meninggal Dunia

Regional
TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Luar Negeri

TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Luar Negeri

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Agen SPAK Paling Sukses Cegah Korupsi di Indonesia

Pimpinan KPK Sebut Agen SPAK Paling Sukses Cegah Korupsi di Indonesia

Nasional
Jadi Korban Rumah Runtuh di Johar Baru, Nenek Meninggal Sambil Rangkul Cucunya

Jadi Korban Rumah Runtuh di Johar Baru, Nenek Meninggal Sambil Rangkul Cucunya

Megapolitan

Close Ads X