Pasca Putusan MK soal Aturan Nikah Antar-Karyawan Sekantor, Perusahaan Diminta Patuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf berharap semua perusahaan mematuhi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal aturan pernikahan antar-karyawan sekantor.

MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

"MK sudah membatalkan gugatan tersebut artinya tidak dilarang menikah atau bertalian darah dengan teman satu perussahaan," kata Dede melalui pesan singkat, Jumat (15/12/2017).

Baca juga : APINDO: Larangan Menikah dengan Teman Satu Kantor Bukan Perkara HAM

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Namun, frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama" dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga, perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya atas alasan tersebut harus mempekerjakan kembali karyawannya itu.

Baca juga : MK Hapus Aturan yang Larang Pernikahan Antar-karyawan Sekantor

"Sesuai undang-undang harus pekerjakan kembali, atau tetap membayar upah. Sanksinya ada di undang-undang tersebut," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Dalam pertimbangan, MK menyatakan pertalian darah atau perkawinan adalah takdir, hal yang tak dapat dielakan. Selain itu, dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu.

MK juga menyatakan, perusahaan mensyaratkan pekerja atau buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tidak sejalan dengan norma Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.