Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AM Fatwa, dari Tahanan Kasus Subversif hingga Kenangan Akhir Hayatnya

Kompas.com - 15/12/2017, 08:01 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

3. Pesan terakhir AM Fatwa

Ketua DPD RI sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, merasa begitu kehilangan sosok AM Fatwa.

Pria yang kerap disapa OSO itu pun mengungkapkan pesan AM Fatwa sebelum meninggal dunia. Saat itu, Fatwa berpamitan dengannya dan menitipkan keluarganya.

"Mengatakan bahwa 'saya menitipkan keluarga saya'. Tapi saya enggak terpikir apa arti dari 'titipan' ini," ucap OSO.

Tak cuma itu, meski penyakit kanker hati sudah menyebar, AM Fatwa, kata OSO, selalu bersemangat bicara soal pentingnya perhatian terhadap daerah.

"(AM Fatwa) ingin menyampaikan pesan kepada kita semua jangan berhenti berjuang untuk daerah. Mudah mudahan dia ditempatkan di sisi tuhan yang maha kuasa," ucap OSO.

(Baca: Sebelum Meninggal, AM Fatwa Sempat Titip Pesan kepada Oesman Sapta)

4. DPD RI beri penghormatan terakhir

DPD RI menggelar upacara penghormatan terakhir untuk AM Fatwa. Upacara diwarnai rasa haru. Pihak keluarga melakukan penyerahan jenazah kepada negara, yang diterima langsung oleh Ketua DPD.

"Selamat jalan Pak Fatwa, amal dan baktimu akan tetap kami kenang. Jasa dan namamu tak akan lekang ditelan waktu," tutur OSO.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang turut hadir dalam upaca tersebut pun menyampaikan duka cita atas meninggalnya AM Fatwa.

Ia menilai AM Fatwa adalah seorang pejuang sejati dan pejuang reformasi yang sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

(Baca: DPD Gelar Penghormatan Terakhir untuk AM Fatwa)

Halaman:


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com