Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir MK: Pertemuan Arief Hidayat dan Komisi III atas Izin Dewan Etik

Kompas.com - 07/12/2017, 16:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua MK Arief Hidayat dan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo diadakan atas seizin Dewan Etik.

"Karena ada wacana pemilihan kembali Pak Arief sebagai hakim konstitusi berikutnya, maka Pak Arief sudah meminta izin pada Dewan Etik seandainya diperlukan rangkaian kegiatan untuk memilih beliau," ujar Fajar saat memberikan keterangan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Fajar menuturkan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), maka MK memberitahukan ke lembaga pengusul bahwa Arief Hidayat akan memasuki masa akhir jabatan pada April 2018. Dalam hal ini lembaga pengusul adalah DPR.

Karena DPR mencalonkan Arief kembali, maka atas inisiatif pribadi Arief meminta izin Dewan Etik untuk melakukan pertemuan dengan DPR terkait pemilihan.

(Baca juga: Ketua MK: Hakim MK yang Dipilih Presiden Juga Ada Lobi-lobi)

Menurut Fajar, Dewan Etik telah mengizinkan Arief bertemu dengan Komisi III di Hotel Ayana Midplaza.

"Karena akan dicalonkan kembali maka atas inisiatif pribadi sudah izin seandainya ada rangkaian dalam rangka memilih kembali, termasuk pertemuan di Midplaza dan DPR. Dewan etik mengizinkan karena itu dalam kapasitas Pak Arief," ucap Fajar.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim MK Arief Hidayat di Komisi III DPRKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim MK Arief Hidayat di Komisi III DPR
Fajar pun membantah adanya lobi-lobi politik maupun barter perkara dalam pertemuan tersebut.

Menurut Fajar, saat itu Arief memenuhi undangan Komisi III untuk menyusun jadwal uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim konstitusi.

"Tidak ada namanya lobi politik. Bertemu dengan ketua komisi III DPR dan beberapa anggota tidak ada lobi di sana yang ada hanya pencocokan jadwal," kata dia.

(Baca juga: Pimpinan Komisi III Bantah Ada Barter Perpanjangan Jabatan Hakim MK Arief HIdayat)

Meski pertemuan tersebut dilakukan atas seizin Dewan Etik, namun Dewan Etik tetap memanggil Arief pada Kamis (7/12/2017) pagi.

Menurut Fajar, hal itu dilakukan untuk mengkonfirmasi terkait pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut adanya lobi politik agar Arief kembali terpilih sebagai hakim konstitusi dengan janji akan menolak permohonan uji materi hak angket KPK.

"Tadi pagi Pak Arief sudah bertemu Dewan Etik. Sebelum RPH. Detail saya enggak tahu karena tertutup. Intinya di hadapan Dewan Etik, Pak Arief sudah sampaikan klarifikasi seluruhnya terhadap pemberitaan belakangan ini," ujar Fajar.

Kompas TV Komisi III DPR siang tadi selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan hakim konstitusi Arief Hidayat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com