Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Yerusalem

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Perserikatan Bangsa-bangsa segera bersidang menyikapi langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Jokowi mengatakan, dalam beberapa hari ini, pemerintah telah berkomunikasi dengan negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak AS.

"Dan meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Jokowi menegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Padahal, AS merupakan anggota tetap PBB.

"Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," tegas Kepala Negara.

(baca: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem)

Jokowi juga mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS. Dengan begitu, Indonesia bisa langsung menyampaikan sikapnya atas masalah ini.

Dalam jumpa pers ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, yakni Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Sementara itu, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk keras pengakuan AS tersebut.

(baca: Pakai Syal Palestina, Menlu Retno Sebut Indonesia Mengutuk Pengakuan AS atas Yerusalem)

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pidatonya pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis.

"Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia mengutuk pengakuan ini," ujar Retno.

Retno menegaskan, sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi.