Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 12:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Perserikatan Bangsa-bangsa segera bersidang menyikapi langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Jokowi mengatakan, dalam beberapa hari ini, pemerintah telah berkomunikasi dengan negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak AS.

"Dan meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Jokowi menegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Padahal, AS merupakan anggota tetap PBB.

"Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," tegas Kepala Negara.

(baca: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem)

Jokowi juga mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS. Dengan begitu, Indonesia bisa langsung menyampaikan sikapnya atas masalah ini.

Dalam jumpa pers ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, yakni Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Sementara itu, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk keras pengakuan AS tersebut.

(baca: Pakai Syal Palestina, Menlu Retno Sebut Indonesia Mengutuk Pengakuan AS atas Yerusalem)

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pidatonya pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis.

"Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia mengutuk pengakuan ini," ujar Retno.

Retno menegaskan, sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi.

Ia menunjukkan syal Palestina yang dikenakan dilehernya sebagai bentuk dukungan dan komitmen Indonesia untuk negara tersebut.

(Baca juga : Trump Akui Kedaulatan Israel dengan Ibu Kota Yerusalem)

Retno menambahkan, Indonesia akan selalu bersama-sama dengan rakyat Palestina untuk mendukung hak-hak mereka yang selama ini banyak direnggut oleh Israel.

"Saya berdiri di sini, mengenakan scraf Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen kuat masyarakat Indonesia, untuk selalu bersama dengan masyarakat Palestina, untuk hak-hak mereka," ucap Retno.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com