Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/12/2017, 15:21 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Proses Hadi menuju ke kursi Panglima TNI diyakini mulus sebab sejumlah pihak tampak satu suara terhadap keputusan Presiden itu. Sepakat. Positif.

Dari kalangan civil society, Direktur Imparsial Al Araf misalnya. Ia mengapresiasi penunjukan Hadi untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun itu.

Al Araf berharap, Hadi yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut dapat mewujudkan TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang profesional dibandingkan dengan kepemimpinan TNI sebelumnya.

"Ada lima 'PR'-nya. Pertama, mewujudkan modernisasi alutsista dengan pola transparan sekaligus akuntabel. Kedua, memastikan kesejahteraan prajurit. Ketiga, memastikan reformasi institusi TNI berjalan. Keempat, mengevaluasi kebijakan Panglima TNI lama, khususnya soal MoU yang tidak sejalan dengan UU TNI. Terakhir, memastikan visi maritim terimplementasi baik di sektor pertahanan," ujar Al Araf kepada Kompas,com, Senin (4/12/2017).

(Baca juga : Golkar Perintahkan Fraksi Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI)

 

"Harapan besar ada bagi kemajuan institusi TNI di pundak Panglima TNI yang baru ini," lanjut Al Araf.

Para wakil rakyat di Senayan juga mengapresiasi penunjukan Hadi sebagai Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyebutkan, keputusan Presiden tersebut sesuai dengan ketentuan pada UU TNI.

"Keputusan itu sudah mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa posisi Panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan," kata Charles, Senin.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga berpendapat sama. Menurut Meutya, penunjukan Hadi memenuhi prinsip keadilan di antara tiga matra yang ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

(Baca juga : PKS Harap Panglima Baru TNI Lanjutkan Capaian Gatot Nurmantyo)

 

Bahkan, salah satu partai politik oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif sosok Hadi. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini berharap, Hadi dapat melanjutkan capaian positif yang telah dibuat Jenderal Gatot.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/7/2017). Jazuli Juwaini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) yang diduga menerima aliran uang dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/7/2017). Jazuli Juwaini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) yang diduga menerima aliran uang dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

 

"Tentu kami mengharapkan penggantinya nanti mampu melanjutkan warisan yang baik, mampu membaca dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik, serta terus mengembangkan profesionalisme TNI sehingga semakin disegani musuh dan dicintai rakyat," kata Jazuli.

 

"Dongengnya Nanti Saja"

Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, jika sejumlah pihak satu suara demikian, dia pun memprediksi pencalonan Hadi bakal disetujui secara bulat oleh DPR RI.

"Calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Hadi bersiap menghadapi fit and proper test. Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan pada Rabu atau Kamis.

"Diprediksi dilaksanakan pada Rabu supaya minggu depan sudah segera dilaporkan dan kami tidak punya lagi beban karena tanggal 13 kami sudah mulai reses," ujar dia.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto belum mau bicara banyak terkait penunjukannya sebagai calon panglima TNI.

(Baca juga : Kapolri: Panglima Berganti, Solidaritas TNI-Polri Tidak Berubah)

Ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa pagi, Hadi justru menghindari kejaran wartawan dan terus berjalan cepat ke mobilnya.

Saat itu, Hadi baru saja selesai menghadiri Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya.

"Dongengnya nanti saja, ya," kata Hadi singkat menanggapi pertanyaan wartawan seputar penunjukannya sebagai calon panglima TNI.

Hadi enggan buka suara saat terus dikejar wartawan. Ia beralasan, penunjukkannya sebagai calon panglima TNI sudah dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kompas TV Dalam kurun waktu 3 tahun, Marsekal Hadi 2 kali mendapat promosi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Budi Gunawan Puja-puji Prabowo, Kontras Ingatkan Lagi Kasus Penculikan Aktivis

Budi Gunawan Puja-puji Prabowo, Kontras Ingatkan Lagi Kasus Penculikan Aktivis

Nasional
Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MK

Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MK

Nasional
Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Nasional
Minta Kesyahduan Ramadhan Dijaga, Jusuf Kalla: Suara 'Speaker' Masjid Jangan Tabrakan

Minta Kesyahduan Ramadhan Dijaga, Jusuf Kalla: Suara "Speaker" Masjid Jangan Tabrakan

Nasional
Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Nasional
Soal Minum Oralit saat Sahur, Kemenkes: Tidak Perlu 'Panic Buying', Tak Dibutuhkan jika Tak Dehidrasi

Soal Minum Oralit saat Sahur, Kemenkes: Tidak Perlu "Panic Buying", Tak Dibutuhkan jika Tak Dehidrasi

Nasional
Sebut Banyak Pujian untuk Prabowo, Gerindra Minta Kadernya Tak Terlena

Sebut Banyak Pujian untuk Prabowo, Gerindra Minta Kadernya Tak Terlena

Nasional
Bawaslu Waspadai Potensi Pemilih Ganda dalam Penyusunan DPS

Bawaslu Waspadai Potensi Pemilih Ganda dalam Penyusunan DPS

Nasional
Menhub: 22 Persen Pemudik Diperkirakan Pakai Mobil Pribadi, Penumpukan di Cipali dan Merak

Menhub: 22 Persen Pemudik Diperkirakan Pakai Mobil Pribadi, Penumpukan di Cipali dan Merak

Nasional
Tingkat Kecelakaan Paling Tinggi, Menhub Imbau Pemudik Tak Pakai Motor

Tingkat Kecelakaan Paling Tinggi, Menhub Imbau Pemudik Tak Pakai Motor

Nasional
UPDATE 24 Maret 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,51 Persen, Ketiga 37,79 Persen

UPDATE 24 Maret 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,51 Persen, Ketiga 37,79 Persen

Nasional
Rafael Alun Genggam Erat Tangan Ernie Meike, Bungkam Usai Dimintai Keterangan Penyelidik KPK

Rafael Alun Genggam Erat Tangan Ernie Meike, Bungkam Usai Dimintai Keterangan Penyelidik KPK

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sumut Periksa Kapolres Samosir yang Diduga Ancam Bripka AF

Kompolnas Minta Polda Sumut Periksa Kapolres Samosir yang Diduga Ancam Bripka AF

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke