Salin Artikel

Satu Suara untuk Marsekal Hadi Tjahjanto...

Proses Hadi menuju ke kursi Panglima TNI diyakini mulus sebab sejumlah pihak tampak satu suara terhadap keputusan Presiden itu. Sepakat. Positif.

Dari kalangan civil society, Direktur Imparsial Al Araf misalnya. Ia mengapresiasi penunjukan Hadi untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun itu.

Al Araf berharap, Hadi yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut dapat mewujudkan TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang profesional dibandingkan dengan kepemimpinan TNI sebelumnya.

"Ada lima 'PR'-nya. Pertama, mewujudkan modernisasi alutsista dengan pola transparan sekaligus akuntabel. Kedua, memastikan kesejahteraan prajurit. Ketiga, memastikan reformasi institusi TNI berjalan. Keempat, mengevaluasi kebijakan Panglima TNI lama, khususnya soal MoU yang tidak sejalan dengan UU TNI. Terakhir, memastikan visi maritim terimplementasi baik di sektor pertahanan," ujar Al Araf kepada Kompas,com, Senin (4/12/2017).

"Harapan besar ada bagi kemajuan institusi TNI di pundak Panglima TNI yang baru ini," lanjut Al Araf.

Para wakil rakyat di Senayan juga mengapresiasi penunjukan Hadi sebagai Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyebutkan, keputusan Presiden tersebut sesuai dengan ketentuan pada UU TNI.

"Keputusan itu sudah mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa posisi Panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan," kata Charles, Senin.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga berpendapat sama. Menurut Meutya, penunjukan Hadi memenuhi prinsip keadilan di antara tiga matra yang ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Bahkan, salah satu partai politik oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif sosok Hadi. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini berharap, Hadi dapat melanjutkan capaian positif yang telah dibuat Jenderal Gatot.

"Tentu kami mengharapkan penggantinya nanti mampu melanjutkan warisan yang baik, mampu membaca dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik, serta terus mengembangkan profesionalisme TNI sehingga semakin disegani musuh dan dicintai rakyat," kata Jazuli.

"Dongengnya Nanti Saja"

Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, jika sejumlah pihak satu suara demikian, dia pun memprediksi pencalonan Hadi bakal disetujui secara bulat oleh DPR RI.

"Calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Hadi bersiap menghadapi fit and proper test. Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan pada Rabu atau Kamis.

"Diprediksi dilaksanakan pada Rabu supaya minggu depan sudah segera dilaporkan dan kami tidak punya lagi beban karena tanggal 13 kami sudah mulai reses," ujar dia.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto belum mau bicara banyak terkait penunjukannya sebagai calon panglima TNI.

Ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa pagi, Hadi justru menghindari kejaran wartawan dan terus berjalan cepat ke mobilnya.

Saat itu, Hadi baru saja selesai menghadiri Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya.

"Dongengnya nanti saja, ya," kata Hadi singkat menanggapi pertanyaan wartawan seputar penunjukannya sebagai calon panglima TNI.

Hadi enggan buka suara saat terus dikejar wartawan. Ia beralasan, penunjukkannya sebagai calon panglima TNI sudah dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/15213371/satu-suara-untuk-marsekal-hadi-tjahjanto

Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke