Satu Suara untuk Marsekal Hadi Tjahjanto...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Proses Hadi menuju ke kursi Panglima TNI diyakini mulus sebab sejumlah pihak tampak satu suara terhadap keputusan Presiden itu. Sepakat. Positif.

Dari kalangan civil society, Direktur Imparsial Al Araf misalnya. Ia mengapresiasi penunjukan Hadi untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun itu.

Al Araf berharap, Hadi yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut dapat mewujudkan TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang profesional dibandingkan dengan kepemimpinan TNI sebelumnya.

"Ada lima 'PR'-nya. Pertama, mewujudkan modernisasi alutsista dengan pola transparan sekaligus akuntabel. Kedua, memastikan kesejahteraan prajurit. Ketiga, memastikan reformasi institusi TNI berjalan. Keempat, mengevaluasi kebijakan Panglima TNI lama, khususnya soal MoU yang tidak sejalan dengan UU TNI. Terakhir, memastikan visi maritim terimplementasi baik di sektor pertahanan," ujar Al Araf kepada Kompas,com, Senin (4/12/2017).

(Baca juga : Golkar Perintahkan Fraksi Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI)

"Harapan besar ada bagi kemajuan institusi TNI di pundak Panglima TNI yang baru ini," lanjut Al Araf.

Para wakil rakyat di Senayan juga mengapresiasi penunjukan Hadi sebagai Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyebutkan, keputusan Presiden tersebut sesuai dengan ketentuan pada UU TNI.

"Keputusan itu sudah mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa posisi Panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan," kata Charles, Senin.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga berpendapat sama. Menurut Meutya, penunjukan Hadi memenuhi prinsip keadilan di antara tiga matra yang ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

(Baca juga : PKS Harap Panglima Baru TNI Lanjutkan Capaian Gatot Nurmantyo)

Bahkan, salah satu partai politik oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif sosok Hadi. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini berharap, Hadi dapat melanjutkan capaian positif yang telah dibuat Jenderal Gatot.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/7/2017). Jazuli Juwaini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) yang diduga menerima aliran uang dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Tentu kami mengharapkan penggantinya nanti mampu melanjutkan warisan yang baik, mampu membaca dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik, serta terus mengembangkan profesionalisme TNI sehingga semakin disegani musuh dan dicintai rakyat," kata Jazuli.

"Dongengnya Nanti Saja"

Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, jika sejumlah pihak satu suara demikian, dia pun memprediksi pencalonan Hadi bakal disetujui secara bulat oleh DPR RI.

"Calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen," ujar dia.