Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Perintahkan Fraksi Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Kompas.com - 05/12/2017, 13:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid menuturkan, arahan diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham.

"Saya sudah komunikasi dengan Plt Ketua Umum memang arahanya Golkar menyetujui dan mendukung sepenuhnya," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Beberapa pertimbangan melatari persetujuan Golkar terhadap usulan Presiden tersebut. Salah satunya adalah figur yang diusulkan Presiden dianggap sebagai calon terbaik. Di samping itu, Golkar juga menilai track record Hadi cukup mumpuni.

Meutya menegaskan, belum ada catatan atau laporan buruk soal Hadi.

Baca juga : Menurut Gatot, Jokowi Memang Siapkan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

"Beliau juga termasuk salah satu prajurit yang cukup melesat cepat, sehingga saya rasa tidak terlalu cukup masalah. Kalau dari Fraksi Golkar mendukung sepenuhnya," ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.

Meski begitu, Golkar juga memiliki sejumlah isu penting yang akan ditegaskan pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Salah satunya mengenai perhelaran politik nasional, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Kami harapkan dapat menjaga stabilitas politik terus dipertahankan, terutama menjelang, selama dan sesudah pemilu 2019 nanti. Pilkada dan pemilu," tuturnya.

Baca juga : Melihat Lagi Sigapnya Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto Menangkap Kode Jokowi

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

Surat telah dibacakan pada rapat paripurna DPR, Selasa pagi dan selanjutnya akan dilakukan penjadwalan fit and proper test di Komisi I DPR.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com