Golkar Perintahkan Fraksi Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Kompas.com - 05/12/2017, 13:14 WIB
Hadi Tjahjanto di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinHadi Tjahjanto di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid menuturkan, arahan diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham.

"Saya sudah komunikasi dengan Plt Ketua Umum memang arahanya Golkar menyetujui dan mendukung sepenuhnya," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Beberapa pertimbangan melatari persetujuan Golkar terhadap usulan Presiden tersebut. Salah satunya adalah figur yang diusulkan Presiden dianggap sebagai calon terbaik. Di samping itu, Golkar juga menilai track record Hadi cukup mumpuni.

Meutya menegaskan, belum ada catatan atau laporan buruk soal Hadi.

Baca juga : Menurut Gatot, Jokowi Memang Siapkan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

"Beliau juga termasuk salah satu prajurit yang cukup melesat cepat, sehingga saya rasa tidak terlalu cukup masalah. Kalau dari Fraksi Golkar mendukung sepenuhnya," ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.

Meski begitu, Golkar juga memiliki sejumlah isu penting yang akan ditegaskan pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Salah satunya mengenai perhelaran politik nasional, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Kami harapkan dapat menjaga stabilitas politik terus dipertahankan, terutama menjelang, selama dan sesudah pemilu 2019 nanti. Pilkada dan pemilu," tuturnya.

Baca juga : Melihat Lagi Sigapnya Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto Menangkap Kode Jokowi

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

Surat telah dibacakan pada rapat paripurna DPR, Selasa pagi dan selanjutnya akan dilakukan penjadwalan fit and proper test di Komisi I DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X