Konflik Separatisme India dan Indonesia, Belajar dari Resolusi GAM

Kekerasan yang dipertontonkan oleh militer terhadap rakyat menyebabkan pengaruh radikal meluas serta timbul rasa benci dari rakyat terhadap pemerintah pusat.

Upaya demi upaya telah ditempuh termasuk perundingan untuk mencapai kesepakatan kata damai. Namun, nota kesepahaman selalu berakhir gagal dalam pengaplikasian di lapangan.

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) pada Pemilu 2004 sebagai Presiden dan Wakil Presiden, keduanya memilih untuk menyelesaikan persoalan di Aceh dengan cara nonmiliter.

Terlebih lagi, JK berinisiatif memainkan peran di balik layar untuk melakukan diplomasi. Cara ini dilakukan agar dapat masuk ke pusat pimpinan GAM untuk melakukan komunikasi politik dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. JK memberikan peranannya kepada Farid Husein untuk menajalin komunikasi dengan seluruh bagian GAM dari bawahan sampai ke pucuk pimpinannya.

Titik cerah muncul setelah terjadinya tsunami (2004), pada 2006 ada perundingan antara GAM dan RI yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiatif (CMI).

Titik temu dalam perundingan tersebut melahirkan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Butir-butir kesepakatan merujuk kepada proses kesepakatan untuk meninggalkan perjuangan melalui senjata dan melanjutkan perjuangan melalui politik, dari self-determination menjadi self-government, dan menerima konstitusi Republik Indonesia.

Kewenangan Aceh juga disepakati lebih luas dari kewenangan biasanya, seperti kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, serta moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama.

Langkah tersebut diambil sebagai wujud self government untuk memudahkan penyaluran aspirasi serta mewadahi langsung tranformasi gerakan bersenjata ke gerakan politik.

Berkaca pada hasil perundingan sebelumnya, yang selalu gagal akibat tidak ada perawatan, setelah penandatanganan nota kesepahaman RI dan GAM, Aceh menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam perawatan perdamaian.

Pemerintah pusat terus mengawal dalam proses tranformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik. Langkah yang diambil berupa mempercepat pengesahan UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) maupun membentuk komite peralihan untuk merangkul kombatan GAM ke dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadikan Aceh dalam kondisi yang lebih baik.

Pola konflik Kashmir dan Aceh hampir tidak jauh berbeda. Isu disintegrasi yang berkembang berbau agama, ekonomi, politik, dan beberapa masalah sosial lain.

Pemerintah pusat (India) bisa berkaca dari kasus di Indonesia, khususnya di Aceh. Pendekatan nonmiliter menjadi salah satu alternatif dalam merajut damai.

Konfilk Kashmir telah melahirkan beberapa kelompok, ada yang masih berjuang dengan senjata, ada juga yang telah mentransformasikan diri ke gerakan politik. Seperti halnya salah satu kelompok pemberontakan, yaitu JKLF yang sudah meninggalkan pola gerakan bersenjata ke gerakan politik.

Kelompok yang mentransformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik ini harus dikawal, sehingga proses ini dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa kendaraan politik mampu untuk mewadahi aspirasi mereka.

Kelompok lain yang bermunculan merupakan kegagalan lokal dalam mengakomodasi kepentingan bersama, namun hal itu akan dapat diatasi dengan menjadikan bukti bahwa gerakan politik akan lebih baik dari gerakan bersenjata.

Selain dari itu, pemerintah India harus mengungulkan formula kompromi untuk menemukan titik kesepakatan dan menjadi instrumen bagi kedua belah pihak, cara inilah yang dapat menyelamatkan nyawa manusia yang berada di antara dua kelompok yang berkonflik sehingga nantinya tidak melahirkan benih-benih konflik lagi.

Selama ini pemerintah India terus gencar melakukan upaya pemulihan total kondisi keamanan di Kashmir. Namun, upaya tersebut cenderung upaya militer, bukan upaya nonmiliter. Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok anti-India bermunculan terus.

Selain dari itu, India lebih fokus untuk menekan negara Pakistan di dunia internastional yang dianggapnya sebagai sumber kekuatan kelompok radikal ketimbang memikirkan langkah konkret untuk memutuskan mata rantai konflik tersebut.

Seperti halnya pemisahan kembali Kashmir dari Jammu untuk mempersempit ruang lingkup konflik serta akan lebih mudah mengontrol kehendak rakyatnya karena selama ini kelompok-kelompok anti-India lahir dari lembah tersebut.

Memberikan kesadaran-kesadaran politik dan membangun komunikasi politik dengan kelompok-kelompok yang masih berhaluan keras merupakan salah satu langkah awal untuk merajut perdamaian.

Pada dasarnya, mereka berjuang untuk menuntuk hak mereka sebagai rakyat serta diselimuti rasa nasionalisme lokal Kashmir. Di lain pihak , India juga berjuang mempertahankan nasionalisme negara.

Dalam hal ini, hanya nyawa manusia yang jadi korban untuk memperjuangkan cita-cita yang sama. Maka, pemerintah India perlu memberikan kesadaran dan merangkul kembali, bagaimanapun mereka tetaplah rakyat India.

Dari konflik Aceh dan Kashmir ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam penyelesaian masalah. Kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru serta bertambahnya rasa antirakyat terhadap pemeritah. Rasa anti inilah yang nantinya akan menjadi siklus generasi penerus kelompok radikal.

Diplomasi adalah cara yang terbaik untuk mengatasi konflik. Pihak yang bertikai harus digiring untuk saling memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi. Duduk di meja runding dengan jajak pendapat untuk menemukan solusi akan lebih baik daripada menyelesaikan konflik dengan kekerasan bersenjata.

Semoga perdamaian bisa terus terwujud dan terawat di Kashmir, sehingga julukannya sebagai tanah surga benar-benar mampu meneduhkan jiwa yang masuk ke wilayah Kashmir.

Mujiburrahman
Mahasiswa S2 Ilmu Politik Aligarh Muslim University, India
Anggota Dewan Pengawas PPI India (ppidunia.org)