Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Berharap Khofifah Mundur dari Jabatan Mensos Saat Kampanye

Kompas.com - 03/12/2017, 09:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dipastikan akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018, berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak.

Namun, hingga kini Khofifah belum mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Kerja.

Terkait hal tersebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap Khofifah segera mundur dari jabatan Mensos.

"Mundurlah. Etiknya. Saya sepakat sama Pak Jusuf Kalla. Saya pikir Khofifah juga akan melakukan itu. Dia mundur," kata Surya Paloh di sela acara pembekalan bakal calon legislator Partai Nasdem ke-1 untuk Pemilu 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (2/12/2017).

(Baca juga: Sudah Baca Surat dari Khofifah, tetapi Jokowi Belum Bisa Memutuskan)

Menurut Surya Paloh, Khofifah tidak perlu cuti. Meskipun tidak ada kewajiban seorang menteri harus mundur atau cuti, Surya Paloh tetap menginginkan Khofifah tetap mundur.

"Enggak baik itu. Kalau ditanya Nasdem bagaimana, ini buka soal menang kalah. Tapi etikanya nanti akan terbangun," kata dia.

Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Dardak (kanan). Keduanya memastikan diri akan ikut pada pemilihan gubernur Jatim 2018. Jakarta, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Dardak (kanan). Keduanya memastikan diri akan ikut pada pemilihan gubernur Jatim 2018. Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Khofifah tidak menjabat sebagai menteri sosial sambil kampanye untuk memenangkan Pilkada Jatim tahun depan.

"Ya pertama, tugas itu (menteri sosial) sangat penting, harus berurusan dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau sibuk kampanye bagaimana caranya?" kata Wapres Kalla.

Khofifah sendiri sudah telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal pemberitahuan dirinya untuk berkompetisi sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Namun, belum diketahui jawaban Presiden apakah mengizinkan Khofifah untuk melakukan rangkap jabatan sambil berkampanye atau memintanya untuk mengundurkan diri.

(Baca juga: Jokowi Sibuk, Khofifah Belum Bicara Empat Mata soal Pilkada Jatim)

Sementara, Wapres JK mengaku belum mengetahui substansi surat tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Presiden Jokowi akan mengizinkan Khofifah untuk bertarung dalam Pilkada Jatim.

"Saya belum tahu karena surat itu ditinjukkan kepada Presiden, tapi tentunya Presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada," kata Jusuf Kalla.

(Wahyu Aji/Tribunnews.com)
--
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Desak Khofifah Mundur dari Jabatan Menteri Sosial"

Kompas TV Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com