Kompas.com - 01/12/2017, 01:43 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Dengan posisinya saat ini sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga dinilai sebagai orang yang tepat untuk menjaga komitmen Partai Golkar mendukung pemerintahan Joko Widodo.  

"Dengan kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar bisa memastikan tidak mencabut lagi komitmen mendukung Jokowi pada Pemilu mendatang," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11/2017).

Agus juga meyakini Arilangga memiliki kemampuan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Golkar yang kini terpuruk.

"Ini bukan hanya soal menyelamatkan partai Golkar dari kehancuran, tetapi ini juga soal strategi meningkatkan elektabilitas partai, " kata Agus.

Baca juga : Airlangga Hartanto Kantongi Dukungan 31 DPD I Golkar untuk Jadi Caketum

Lebih lanjut Agus menjelaskan, persoalan pokok yang dihadapi Partai Golkar saat ini adalah budaya kerja berpolitik di era demokrasi yang jauh berbeda dari era sebelumnya.

Ia menilai kerja politik Golkar tidak terarah yang memunculkan banyak kader partai tanpa rekam jejak jelas dan memperoleh posisi strategis di tingkat kepengurusan Partai. 

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR ini pun meyakini Airlangga bisa mengubah arah Golkar tersebut menjadi lebih baik.

Baca juga : Dedi Mulyadi: Jokowi Restui Airlangga Bertarung di Munaslub

"Pak Airlangga memiliki prasyarat, baik individual maupun  secara politik, untuk mewujudkan penyelamatan partai. Dia  bersih dan tidak bermasalah dengan hukum," ucap Agus.

Airlangga sebelumnya mengaku sudah mendapatkan izin dari Jokowi untuk mencalonkan diri dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, forum tertinggi partai beringin untuk memilih ketua umum. Airlangga juga mengklaim sudah didukung oleh 31 DPD tingkat I (Provinsi) Partai Golkar.

Munaslub akan segera digelar merespon ketua umum Golkar saat ini, Setya Novanto, yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto berstatus tersangka dalam korupsi proyek pengadaan E-KTP.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menegaskan tidak mencampuri urusan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Nasional
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.