PKB Minta MKD Prioritaskan Dugaan Pelanggaran Etik Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 16:33 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Lukman Edy meminta Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) menjadikan proses dugaan pelanggaran etik Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai prioritas.

Novanto saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, masalah tersebut telah menjadi isu nasional yang harus segera direspons oleh MKD.

"Saya kira ini harus menjadi prioritas. Terserah keputusannya seperti apa MKD. Cuma harus segera rapat. Kalau enggak rapat, berarti MKD ini tidak responsif. Harus segera bikin pertemuan temanya ini," kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).


Baca: KPK Cegah Istri Setya Novanto Berpergian ke Luar Negeri

Lukman mengatakan, MKD beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi sehingga tak perlu mengundang pimpinan fraksi-fraksi. 

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Selain itu, MKD juga sudah diberi kewenangan untuk membahas soal dugaan pelanggaran etik dewan.

"MKD itu sudah ada kewenangannya di UU MD3 dan orang-orang yang diutus di MKD itu adalah sudah merupakan perwakilan fraksi-fraksi," ujar dia. 

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X