Kompas.com - 22/11/2017, 17:34 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai acara Muktamar ke-7 Dewan Masjid Indonesia, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Presiden Jusuf Kalla usai acara Muktamar ke-7 Dewan Masjid Indonesia, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hingga kini belum juga memproses dugaan pelanggaran etik Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto sendiri saat ini telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke MKD. Ia juga mengingatkan, MKD harus independen dalam memproses dugaan pelanggaran etik itu.

"Itu urusan MKD lah. Terserah keputusan mereka. Kan independen semestinya. Apa baiknya untuk DPR, apa baiknya untuk negara. Kita serahkan kebijakannya," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

(Baca juga: Wakil Ketua MKD: Setya Novanto Terindikasi Kuat Langgar Sumpah Jabatan)

Kalla juga tak memungkiri bahwa ulah Novanto tersebut mencoreng nama baik lembaga wakil rakyat tersebut.

"Ya di mana saja, bukan hanya di DPR. Di mana saja ada perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, pasti mempunyai efek negatif terhadap instansi terkait," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Kalla tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa parlemen tersandera dengan kasus yang menjerat pimpinannya. Sebab, masih ada pimpinan parlemen lain yang bisa memimpin DPR RI.

"Sebenarnya tidak juga tersandera, karena tetap berjalan kan. Paripurna tetap jalan. Karena ketua itu speaker, hanya mengatur lalu lintasnya, bukan penentu. Itu kalau di luar negeri namanya speaker," ucap Kalla.

Setya Novanto belum bersedia melepaskan jabatan sebagai Ketua DPR. Ia bahkan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak menggelar sidang pleno terhadap dirinya.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad pun menegaskan bahwa MKD adalah lembaga independen. MKD akan jalan terus memproses laporan dugaan pelanggaran etik oleh Novanto.

(Baca juga: Soal Surat Setya Novanto, MKD Tolak Diintervensi)

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Nasional
Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Nasional
Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

Nasional
Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Nasional
DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

Nasional
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Nasional
Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Nasional
Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.