Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Golkar Tak Permasalahkan jika Novanto Berstatus Buronan

Kompas.com - 16/11/2017, 19:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert J Kardinal mengatakan, belum ada langkah apapun dari fraksi terkait status Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto yang berstatus tersangka pada kasus korupsi proyek e-KTP saat ini masih dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika Novanto tak juga ditemukan atau segera menyerahkan diri, KPK mempertimbangkan langkah koordinasi dengan Kepolisian untuk memasukkan Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Fraksi menunggu perintah DPP. Fraksi kan cuma kepanjangan partai. Rapat pleno, rapat apa, baru diputuskan. Itu lah Golkar. Ada mekanisme yang dipakai," ujar Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga : KPK Masukkan Novanto dalam DPO jika Tak Menyerahkan Diri Kamis Malam)

Robert menegaskan, pihaknya mengembalikan semuanya kepada mekanisme organisasi, proses hukum dan tim kuasa hukum yang menangani kasus Novanto.

Ia mengaku tak ada masalah bagi Golkar jika nantinya status DPO disandang Novanto.

Menurut dia, Golkar adalah partai yang memiliki sistem. Sehingga jalannya roda kepartaian tak bergantung kepada satu orang figur saja.

"Enggak (masalah) lah. Parpol lain ikut satu orang, satu orang. Golkar tuh banyak figurnya," kata Bendahara Umum Partai Golkar itu.

"Tidak terpengaruh. Solid. Tingkat satu solid semua," sambungnya.

(Baca juga : ICW Sebar Poster Dicari Setya Novanto)

Ia menambahkan, pengurus partai memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Hal itu, kata dia, dibuktikan dari hasil Pilkada Serentak di daerah yang masih meraih hasil baik.

"Buktinya dua tahun yang ribut-ribut juga jalan. Pilkada jalan semua," tuturnya.

KPK tengah mempertimbangkan mengambil langkah untuk memasukkan Setya Novanto dalam DPO.

(Baca juga : Hadiah Rp 10 Juta bagi Pemberi Info Keberadaan Novanto)

Langkah itu akan dilakukan jika Novanto tidak menyerahkan diri paling lambat Kamis malam.

"DPO sebagaimana yang disampaikan masih dalam proses. Tentu kami menunggu waktu yang cukup, apakah ada itikad yang baik untuk datangi KPK atau tidak. Jadi kami masih menunggu sebelum kami terbitkan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Febri, malam ini seluruh pimpinan KPK akan membicarakan terkait proses memasukkan nama Novanto dalam DPO tersebut.

Selanjutnya, KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari Novanto. Selain itu, kata Febri, hari ini KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novanto.

Kompas TV Yunadi yakin Setya Novanto sedang melakukan pekerjaan yang penting.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com