JK Ingin Ketum Golkar Diganti, Ini Komentar Idrus Marham

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menganggap pernyataan politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, sebagai saran bagi Golkar.

Adapun pernyataan yang dimaksud adalah keinginan Kalla agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto segera diganti.

Pasalnya, Novanto menghilang saat akan dilakukan penjemputan paksa oleh KPK.

"Kami perhatikan sungguh-sungguh saran apa dari luar," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga: Novanto Menghilang, Jusuf Kalla Nilai Ketum Golkar Layak Diganti)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Penyidik KPK keluar dari rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). Kesepuluh penyidik keluar dengan membawa tiga tas jinjing, satu koper biru, satu koper hitam, dan satu alat elektronik yang belum diketahui fungsinya. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG

Idrus menyampaikan, pihaknya sangat menghargai pendapat Kalla sebagai senior partai.

"Kami sangat menghargai saran dan pikiran kader Golkar, apalagi dari yang senior. Namun, semua dirangkai sistem oleh AD/ART," ucapnya.

(Baca juga: JK: Novanto Harus Taat Hukum, kalau Lari Bagaimana Dia Bisa Dipercaya?)

Jusuf Kalla sebelumnya ingin agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto segera diganti.

Sebab, menurut Kalla, Novanto yang kini menghilang dan diburu penyidik KPK dinilai tidak bisa memimpin sebuah partai.

"Ya harus segera (diganti) kalau ketua menghilang. Kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya," kata Kalla di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

(Baca juga: Idrus Marham: Setya Novanto Tidak Lari...)

Menurut Kalla, pergantian pemimpin di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut wajib dilakukan demi kebaikan Partai Golkar pada masa depan.

KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Novanto tiga kali tak hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Ia juga sekali tak hadir ketika dipanggil sebagai tersangka.

Setelah surat perintah penangkapan terbit, petugas KPK kemudian mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Namun, petugas KPK tidak menemukan Novanto. Meski demikian, petugas KPK membawa sejumlah barang dari tempat tersebut.