Kompas.com - 16/11/2017, 12:25 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem ke-4 di JI-EXPO, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017). Tim Media Rakernas NasDem Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem ke-4 di JI-EXPO, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto segera digantikan dari posisinya.

Sebab, menurut Kalla, Novanto yang kini menghilang dan diburu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak bisa memimpin sebuah partai.

"Ya harus segera (diganti) kalau ketua menghilang. Kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya," kata Kalla di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

Menurut Kalla, pergantian pemimpin di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut wajib dilakukan demi kebaikan Partai Golkar di masa depan.

"Ketua Umum menghilang bagaimana partainya? Masa partainya hilang juga. Pasti ada pemimpin yang baru muncul," kata Kalla.

(Baca juga: JK: Novanto Harus Taat Hukum, Kalau Lari Bagaimana Dia Bisa Dipercaya?)

Soal siapa yang layak menggantikan Novanto sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, Kalla menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada internal partai berlambang beringin itu.

"Ya nantilah, itu urusan internal lah. Itu urusan Golkar, tapi harus segera ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari, harus ada yang pimpin ya," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Kalla pun menganggap tindakan Novanto yang melawan hukum tersebut menjadi kampanye negatif bagi Partai Golkar jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Semalam itu kan kampanye negatif kepada Golkar. Sepanjang dari malam sampai (dini hari) itu kampanye negatif kepada Golkar," ujar Kalla.

(Baca juga: Setya Novanto Menghilang, Kader Partai Golkar Sedih)

Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017). Novanto lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Namun, kini Setya Novanto menghilang saat penyidik KPK berupaya menjemput paksa. Upaya penjemputan dilakukan KPK setelah Novanto selalu mangkir dari pemeriksaan.

Kemarin, Novanto mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto juga tak pernah memenuhi panggilan saat akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang sama.

(Baca juga: Ini Alasan KPK Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Setya Novanto)

Bermacam alasan diungkapkan pihak Novanto untuk menghindari pemeriksaan, mulai dari sakit hingga memerlukan izin Presiden. Terakhir, Novanto beralasan tak hadir karena sedang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK.

Penyidik KPK pada Rabu malam mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah tak bisa menjemput paksa Novanto yang menghilang, penyidik membawa sejumlah barang dari tempat tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Nasional
Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Nasional
Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Nasional
Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Nasional
Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Nasional
Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Nasional
OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X