Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mohamad Burhanudin
Pemerhati Kebijakan Lingkungan

Penulis lepas; Environmental Specialist Yayasan KEHATI

Catalonia, Musim Separatisme, dan Politik Kita

Kompas.com - 02/11/2017, 08:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Pada saat yang sama, semangat membangun nasionalisme baru sebagai negara-bangsa anyar selepas dari kolonialisme memaksa banyak negara itu menggunakan tangan besinya untuk menyatukan wilayah-wilayah yang terserak. Wilayah-wilayah yang umumnya secara akar budaya, etnik, dan sejarah kebangsaan, berbeda. Di sinilah titik mula separatisme berawal.

Sementara itu, politik perang dingin menciptakan dua blok yang berpuluh-puluh tahun terus bertarung, Barat dan Timur. Menyebarkan pengaruhnya ke berbagai belahan dunia.

Situasi yang membuat dua kekuatan utama dunia tersebut cenderung akomodatif terhadap penindasan terhadap subnasional di negara-negara otoritarian. Mereka akan mendukung serepresif atau seotoriter apapun penguasa selama rezim tersebut menjadi barisan pendukung mereka.

Maka tidak heran, selama perang dingin, gerakan separatisme di banyak negara menemui tembok represi yang begitu kejam. Hal itu pula yang dialami para separatis di Spanyol, Kurdi, Filipina Selatan, Thailand Selatan, separatis di Myanmar, India, dan tentunya Aceh dan Papua di Indonesia.

Ketika perang dingin usai, gerakan separatisme seakan menemukan arenanya. Banyak negara-bangsa pecah berhamburan. Gerakan pemisahan terjadi di mana-mana. Gelombang demokratisasi ketiga meniupkan angin segar berupa bangkitnya lembaga-lembaga demokratis di banyak negara, sekaligus perpecahan banyak suku bangsa.

Usainya perang dingin membangkitkan nasionalisme baru. Namun, sekaligus merangsang munculnya nasionalisme lain dari kelompok yang secara historis berbeda dan tak lagi terikat oleh kekuasaan rezim penindas. Apa yang terjadi di Soviet, Yugoslavia, dan di pengujung 1990-an Indonesia adalah bagian dari tren global ini.

Ketidakstabilan ekonomi di era transisi dan politik nasional yang rentan membuat subnasional-subnasional terluka bangkit melawan untuk memisahkan diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com