Kompas.com - 25/10/2017, 21:11 WIB
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho dalam diskusi di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho dalam diskusi di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Albertina Ho mengungkapkan sejumlah kendala Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem peradilan yang akuntabel.

Menurut dia, setidaknya ada dua faktor yang saling memengaruhi satu sama lain, yaitu banyaknya jumlah hakim dan keterbatasan biaya.

Padahal, MA butuh biaya yang tak sedikit untuk melakukan pelatihan pada hakim.

"Sehingga kita akan ketemu dengan hakim yang cerita belum pernah ikut pelatihan. Ada hakim yang begitu karena keterbatasan biaya," ujar Albertina, dalam diskusi publik bertajuk "Mendukung Pengadilan yang Transparan dan Akuntabel" di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017).

Jumlah hakim di tingkat pertama sebanyak 3.164 orang. Sementara, hakim di pengadilan tinggi sebanyak 738 orang.

Baca: Kenaikan Pendapatan dan Fasilitas Hakim Tak Mampu Hentikan Praktik Korupsi

Pelatihan hakim terdiri dari dua kategori, yaitu umum dan sertifikasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelatihan sertifikasi spesifik pada peradilan anak, tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan niaga.

Sementara itu, pelatihan umum ruang lingkupnya lebih luas.

Padahal, pelatihan hakim merupakan satu hal yang wajib dilakukan MA. Akan tetapi, dengan biaya yang tersedia, tidak semua hakim bisa dipanggil untuk pelatihan.

"Jadi salah satu yang ditempuh kerj asama dengan donor," kata Albertina.

Albertina mengatakan, MA menjalin kerja sama dengan pihak pendonor untuk memberi pelatihan kepada hakim. Meski demikian, hingga saat ini bantuan itu belum menjangkau keseluruhan.

Dengan adanya pelatihan yang menyeluruh, Albertina meyakini kondisi peradilan Indonesia akan jauh lebih baik. Terutama dalam membuat keputusan yang berkualitas dan mudah dimengerti.

"Kami sekarang mencoba memberikan pelatihan membuat putusan yang dimengerti masyarakat. Putusan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," kata Albertina.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X