Kenaikan Pendapatan dan Fasilitas Hakim Tak Mampu Hentikan Praktik Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) periode 2013-2015 Suparman Marzuki berpendapat, rendahnya tingkat kesejahteraan tidak bisa menjadi alasan maraknya kasus korupsi di lembaga peradilan, terutama yang melibatkan hakim.

Pasalnya, pada tahun 2012, pemerintah telah menaikkan hak keuangan dan fasilitas hakim yang dinilai cukup signifikan.

"Itu enggak bisa jadi alasan. Kalau itu dijadikan alasan, artinya dia berbohong. Itu enggak ada ceritanya. Hanya satu bagian kecil," ujar Suparman, di sela diskusi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) terkait praktik korupsi di lembaga peradilan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Suparman mengatakan, pemerintah telah menaikkan standar pendapatan hakim melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Baca: Berantas Hakim Korup, KPK Diminta Terus Lakukan OTT

Berdasarkan Perppu itu, hakim yang ditugaskan di Pengadilan Tingkat Kelas II B atau 0 tahun mendapat penghasilan sebesar Rp 8,4 juta.

Jika hakim tersebut ditempatkan di sejumlah tempat seperti Papua, dia berhak mendapat tunjangan kemahalan sebesar Rp 10 juta.

"Jadi dia bisa dapat uang sekitar Rp 18,5 juta sebulan," kata Suparman.

Ketua Pengadilan Negeri mendapat penghasilan antara Rp 25 juta-Rp 27 juta per bulan.

Sementara, hakim di Pengadilan Tinggi memiliki penghasilan sekitar Rp 45 juta-Rp 46 juta, tergantung golongan dan masa kerja.

"Ketua Mahkamah Agung mengikuti belakangan setelah gaji hakim-hakim PN dan PT naik maka hakim MA baru naik di 2013 akhir," kata Suparman.

Baca: Hakim Agung Gayus Lumbuun Minta Ketua MA Mundur

"Ketua MA itu sekitar Rp 122 juta, wakilnya sekitar Rp 90 juta. Hakim agung rata-rata Rp 72 juta," ujar dia.

Menurut Suparman, kenaikan gaji hakim saat itu diakomodasi oleh KY berdasarkan usulan dari 400 hakim.

"Yang mengajukan usul kenaikan gaji saat itu ada sekitar 400 hakim," ujar akademisi dari Universitas Islam Indonesia itu.