Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Prediksi Jokowi Banyak "Diserang" Pakai Isu Imajiner

Kompas.com - 20/10/2017, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Hugo Pareira, memprediksi isu-isu sosial imajiner akan banyak digunakan untuk "menyerang" pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, ini disebabkan tak banyak alasan atau celah untuk mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Tantangan terberat adalah bagaimana juga harus mengelola dan memperhatikan isu-isu ini. Meski imajiner tapi ini yang berkembang di masyarakat," kata Andreas dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Andreas menambahkan, isu-isu yang dikembangkan tersebut dikembangkan untuk membangun opini tentang Presiden Jokowi sebagai antitesis terhadap pemerintahan yang berjalan.

(Baca juga: Jokowi: Tiga Tahun Jadi Presiden, Pekerjaan Masih Jauh dari Selesai)

Misalnya, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Isu itu, kata dia, untuk melawan slogan "kerja, kerja, kerja" yang kerap digaungkan pemerintah.

"Ini bukan hal faktual tapi dihadapkan langsung kepada Presiden Jokowi," kata anggota Komisi I DPR itu.

Secara umum, hasil survei sejumlah lembaga survei memberikan hasil yang cukup baik. Andreas menyinggung aspek ekonomi yang relatif stabil.

Di samping itu, Andreas juga menyinggung aspek kesejahteraan sosial, misalnya dengan 9,2 juta orang memperoleh jaminan kesehatan.

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Indonesia, kata dia, menjadu salah satu negara berkembang yang meraih sukses dalam melahirkan social insurance atau jaminan sosial untuk rakyatnya.

"Belum pernah terjadi ada jaminan kesejahteraan sosial terutama di kesehatan, meskipun kamk tahu belum sempurna betul, dengan 9,2 juta orang memperoleh jaminan kesehatan," tutur dia.

(Baca juga: Survei Tunjukkan Hidup Masyarakat Makin Sulit, Jokowi Jadikan Masukan)

Kompas TV Meski sudah menganalisis pergeseran, belum ada data lebih lengkap untuk menggambarkan pola konsumsi digital
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com