Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Baru Sekarang Ini Kita Bangun Infrastruktur Terus, Kan?

Kompas.com - 19/10/2017, 11:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan, pada era kompetisi global, salah satu kunci untuk memenangkan persaingan adalah pembangunan infrastruktur.

Menurut Jokowi, infrastruktur merupakan pondasi paling dasar bagi sebuah negara.

Hal ini disampaikan Jokowi saat sertifikasi tenaga kerja konstruksi serentak di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Total, ada 9700 tenaga kerja konstruksi di tanah air yang disertifikasi serentak, mulai dari tukang, mandor, drafter, surveyor, operator, pelaksana hingga pengawas.

"Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara negara lain, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain dan memenangkannya kalau infrastruktur kita tertinggal," kata Jokowi.

"Jalan tol, bandingkan dengan negara lain. Jalur kereta api, bandingkan dengan negara lain. Pelabuhan, airport bandingkan, kita lebih baik atau lebih tidak baik?" tanya Jokowi.

Para pekerja konstruksi yang hadir menjawab kompak bahwa infrastruktur di Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Jokowi membenarkannya.

Akan tetapi, menurut Jokowi, baru pada era pemerintahannya pembagunan berbagai proyek infrastruktur mulai dari jalan tol, pelabuhan, dan bandara digenjot.

"Iya, baru sekarang ini kita bangun bangun (infrastruktur) terus kan. Itu untuk mengejar ketertinggalan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi lantas mencontohkan biaya transportasi di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Hal ini karena infrastruktur di Indonesia yang berkaitan dengan transportasi belum baik.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah bekerja pagi siang malam untuk menyelesaikan semua proyek infrastruktur agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Untuk percepatan itu telah dibangun misalnya di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di maluku, Papua 13 proyek, di Sumatera 61 proyek dan di tempat-tempat lainnya," ujar Jokowi.

Namun, Kepala Negara menekankan, semua infrastruktur yang dibutuhkan rakyat tidak akan terbangun dengan sendirinya.

Di balik itu, ada kontribusi besar dari sumber daya manusia yang andal, terampil, dan terlatih.

Artinya, pembangunan infrastruktur bukan hanya membutuhkan tenaga-tenaga konstruksi dalam jumlah yang besar, tapi juga yang terlatih, terampil, dan bersertifikat.

Saat ini, ada 7 juta pekerja konstruksi baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Usaha Milik Negara, maupun dari pihak swasta.

Namun, yang bersertifikat baru 9 persen atau sekitar 600.000 pekerja.

Oleh karena itu, pemerintah terus mengebut program sertifikasi untuk pekerja konstruksi ini.

"Dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat, saya yakin kita bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur, terutama kita ingin meningkatkan kualitas," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Kompas TV Tiga menteri menggelar konfrensi pers mengenai capaian 3 tahun kabinet Jokowi-JK di sektor Kemaritiman.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com