PDI-P: Daya Beli Melemah karena Pemerintah Fokus Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira tak membantah jika pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusut Kalla daya beli masyarakat cenderung melemah.

Kebijakan-kebijakan yang ada, kata dia, mungkin memang terasa berat namun membawa dampak baik pada masa mendatang.

"Dampaknya jangka panjang untuk ekonomi negeri tentu lebih baik," kata Andreas melalui pesan singkat, Sabtu (14/10/2017).

Salah satu hal yang menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat, menurut dia, bisa jadi disebabkan oleh konsekuensi ketatnya penganggaran Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN).

(baca: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

APBN menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas pemerintah.

Ia justru menilai Jokowi mengambil langkah yang berani. Sebab, selama ini pertumbuhan ekonomi lebih mengandalkan konsumsi masyarakat.

Sedangkan pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan ekonomi berbasis produksi.

"Kalau kita mau berdikari dalam bidang ekonomi, maka konsekuensinya, kita harus berani membangun ekonomi berbasis produksi. Sehingga negeri ke depan tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk bangsa lain, tetapi menjadi produsen bagi bangsa sendiri dan pengekspor barang produksi bernilai ekonomi tinggi, high-tech," tuturnya.

(baca: Gerindra Pakai Hasil Survei soal Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok untuk Kampanye)

Ia menilai, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan primer masih tetap terjangkau. Daya beli yang melemah, menurut dia, lebih kepada barang-barang sekunder, tertier atau untuk kebutuhan mewah.

Hal itu mengakibatkan lapangan kerja pada bidang kebutuhan tertier dan mewah tersebut juga berkurang.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa konsekuensi menurunnya kebutuhan pada bidang industri konvensional padat karya.

(baca: PKS: Faktanya Sekarang Banyak PHK dan Daya Beli Menurun

Terkait permasalahan lapangan kerja yang semakin sempit, Andreas menilai, perlu bagi pemerintah untuk mempersiapkan pergeseran kebutuhan kerja dengan membangun lebih banyak balai-balai latihan kerja.