Jokowi: Baru Sekarang Ini Kita Bangun Infrastruktur Terus, Kan?

Menurut Jokowi, infrastruktur merupakan pondasi paling dasar bagi sebuah negara.

Hal ini disampaikan Jokowi saat sertifikasi tenaga kerja konstruksi serentak di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Total, ada 9700 tenaga kerja konstruksi di tanah air yang disertifikasi serentak, mulai dari tukang, mandor, drafter, surveyor, operator, pelaksana hingga pengawas.

"Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara negara lain, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain dan memenangkannya kalau infrastruktur kita tertinggal," kata Jokowi.

"Jalan tol, bandingkan dengan negara lain. Jalur kereta api, bandingkan dengan negara lain. Pelabuhan, airport bandingkan, kita lebih baik atau lebih tidak baik?" tanya Jokowi.

Para pekerja konstruksi yang hadir menjawab kompak bahwa infrastruktur di Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Jokowi membenarkannya.

Akan tetapi, menurut Jokowi, baru pada era pemerintahannya pembagunan berbagai proyek infrastruktur mulai dari jalan tol, pelabuhan, dan bandara digenjot.

"Iya, baru sekarang ini kita bangun bangun (infrastruktur) terus kan. Itu untuk mengejar ketertinggalan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi lantas mencontohkan biaya transportasi di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Hal ini karena infrastruktur di Indonesia yang berkaitan dengan transportasi belum baik.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah bekerja pagi siang malam untuk menyelesaikan semua proyek infrastruktur agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Untuk percepatan itu telah dibangun misalnya di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di maluku, Papua 13 proyek, di Sumatera 61 proyek dan di tempat-tempat lainnya," ujar Jokowi.

Namun, Kepala Negara menekankan, semua infrastruktur yang dibutuhkan rakyat tidak akan terbangun dengan sendirinya.

Di balik itu, ada kontribusi besar dari sumber daya manusia yang andal, terampil, dan terlatih.

Artinya, pembangunan infrastruktur bukan hanya membutuhkan tenaga-tenaga konstruksi dalam jumlah yang besar, tapi juga yang terlatih, terampil, dan bersertifikat.

Saat ini, ada 7 juta pekerja konstruksi baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Usaha Milik Negara, maupun dari pihak swasta.

Namun, yang bersertifikat baru 9 persen atau sekitar 600.000 pekerja.

Oleh karena itu, pemerintah terus mengebut program sertifikasi untuk pekerja konstruksi ini.

"Dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat, saya yakin kita bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur, terutama kita ingin meningkatkan kualitas," ujar mantan Wali Kota Solo ini.