Fadli Zon: Isu Rohingya Masuk Resolusi IPU Jadi Koreksi untuk ASEAN

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Masuknya isu Rohingya sebagai bagian dari resolusi Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137 menjadikan persoalan Rohingya tak hanya menjadi urusan regional, namun juga perhatian dunia.

IPU menunjukkan ketidakpedulian terhadap ASEAN dalam isu Rohingya.

Dari 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang bersikap mendukung pada isu Rohingya.

Sementara negara ASEAN lainnya seperti Myanmar, Singapura, Laos dan Kamboja memilih abstain dalam isu Rohingya.

(baca: Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia Golkan Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menuturkan, sikap abstain mayoritas negara ASEAN ini juga sempat pula terjadi dalam forum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

Padahal, sebut Fadli, permasalahan Rohingya terjadi di halaman rumah negara ASEAN sendiri.

"Dimasukannya krisis Rohingya dalam resolusi IPU ini menjadi koreksi bagi sikap parlemen ASEAN dan negara-negara ASEAN yang justru pasif dan menutup mata terhadap krisis di Rohingya," kata Fadli yang menjadi Ketua Delegasi DPR RI dalam forum IPU ini.

(baca: Solidaritas Kemanusiaan untuk Rohingya dari Parlemen Sedunia)

Setelah memenangkan voting dengan 1.027 dukungan dalam sidang ke-137 Inter Parliamentary Union (IPU), proposal Emergency items terkait krisis Rohingya yang diusulkan oleh delegasi parlemen Indonesia, berhasil diadopsi menjadi resolusi sidang IPU ke-137.

"Diterimanya isu Rohingya ke dalam resolusi IPU, menjadi bukti bahwa IPU sebagai forum parlemen dunia benar-benar hadir, tidak menutup mata dan telinga, saat krisis kemanusiaan tengah berlangsung di salah satu kawasan di dunia," ucap Fadli.

Fadli berharap setelah menjadi resolusi IPU, krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar akan lebih cepat tercapai jika  ada dorongan IPU sebagai representasi anggota parlemen dunia.