Kompas.com - 16/10/2017, 11:02 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Upaya diplomasi parlemen Indonesia membuahkan hasil positif bagi etnis Rohingya yang kini mengalami krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

Pada sidang paripurna Inter-Parliamentary Union (IPU), desakan agar etnis Rohingya mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar disepakati menjadi sikap resmi IPU.

"Alhamdulillah, kami harus bersaing dengan isu Korea soal tes nuklir. Namun semua negara akhirnya setuju dengan usulan kami (soal Rohingya) dan ini menjadi resolusi IPU," ujar Anggota Delegasi IPU Titiek Soeharto, di Tavrichesky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017).

Isu Rohingya diajukan sebagai emergency item dalam sidang IPU oleh tujuh negara.

Baca: Indonesia dan Rusia Sepakat Krisis Rohingya Jadi Agenda Bahasan IPU

Selain Indonesia, juga didukung oleh Maroko, Bangladesh, Irak, Iran, Turki, Sudan, dan Uni Emirat Arab.

Usulan terkait Rohingya tidak secara mulus diterima oleh negara-negara peserta IPU.

Sejumlah tantangan terutama dari parlemen India yang menganggap etnis Rohingya adalah teroris yang mengancam kedamaian dunia.

Suasana sidang paripurna Inter-Parliamentary Union jelang pengesahan resolusi tentang etnis Rohingya di Tavrichevsky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017).KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Suasana sidang paripurna Inter-Parliamentary Union jelang pengesahan resolusi tentang etnis Rohingya di Tavrichevsky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017).
Sementara, parlemen Myanmar memilih tidak menanggapi desakan yang diajukan Indonesia bersama tujuh negara lain untuk memberikan status kepada etnis Rohingya.

Parlemen Myanmar justru mengajukan proposal sendiri terkait penanganan pengungsi.

Isu lainnya yang diajukan sebagai resolusi IPU adalah tes nuklir yang dilakukan Korea Utara. Isu ini menjadi emergency item yang diajukan parlemen Jepang dan parlemen Meksiko.

Dengan adanya tiga usulan yang masuk, maka dilakukan voting karena IPU hanya bisa menghasilkan satu resolusi.

Hasilnya, usulan terkait Rohingya yang diajukan delapan negara berhasil menang telak dengan perolehan 1.027 dukungan.

Baca: Indonesia Punya Pengaruh Besar untuk Hentikan Kekerasan Rohingya

Sementara, usulan terkait tes nuklir Korea hanya menghasilkan 478 suara.

Usulan terakhir yang diajukan Myanmar soal pengungsi tak mendapat respons berarti dari delegasi yang hadir dan dianggap tak memenuhi syarat dukungan minimal sehingga dianulir.

Dengan demikian, IPU merumuskan sikap resminya terkait kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

IPU mendesak Myanmar untuk segera memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya.

Saat keputusan sidang dibacakan, gemuruh tepuk tangan terdengar dari dalam hall sidang. Delegasi Indonesia memberikan standing ovation sebagai ungkapan syukur akan kemenangan diplomasi kali ini.

"Setelah menjadi resolusi IPU, kami harapkan komunitas internasional semakin menekan Pemerintah Myanmar untuk mengembalikan etnis Rohingya ke daerah Rakhine dan memberikan kewarganegaraan. Ini masalah kemanusiaan, bukan agama," ujar Titiek.

Kompas TV Penyuluhan kesehatan & kebersihan menjadi faktor penting untuk mencegah kematian pengungsi Rohingya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.