Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia "Golkan" Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU

Kompas.com - 16/10/2017, 11:02 WIB
(Dari kiri ke kanan) Delegasi DPR RI yang menghadiri sidang paripurna Inter-Parliamentary Union (IPU) yakni Titiek Soeharto (Golkar), Amelia Anggraini (Nasdem), dan Jazuli Juwaini (PKS) di Tavrichevsky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017). Hasil sidang IPU menghasilkan resolusi mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. KOMPAS.com/SABRINA ASRIL(Dari kiri ke kanan) Delegasi DPR RI yang menghadiri sidang paripurna Inter-Parliamentary Union (IPU) yakni Titiek Soeharto (Golkar), Amelia Anggraini (Nasdem), dan Jazuli Juwaini (PKS) di Tavrichevsky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017). Hasil sidang IPU menghasilkan resolusi mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Upaya diplomasi parlemen Indonesia membuahkan hasil positif bagi etnis Rohingya yang kini mengalami krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

Pada sidang paripurna Inter-Parliamentary Union (IPU), desakan agar etnis Rohingya mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar disepakati menjadi sikap resmi IPU.

"Alhamdulillah, kami harus bersaing dengan isu Korea soal tes nuklir. Namun semua negara akhirnya setuju dengan usulan kami (soal Rohingya) dan ini menjadi resolusi IPU," ujar Anggota Delegasi IPU Titiek Soeharto, di Tavrichesky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017).

Isu Rohingya diajukan sebagai emergency item dalam sidang IPU oleh tujuh negara.

Baca: Indonesia dan Rusia Sepakat Krisis Rohingya Jadi Agenda Bahasan IPU

Selain Indonesia, juga didukung oleh Maroko, Bangladesh, Irak, Iran, Turki, Sudan, dan Uni Emirat Arab.

Usulan terkait Rohingya tidak secara mulus diterima oleh negara-negara peserta IPU.

Sejumlah tantangan terutama dari parlemen India yang menganggap etnis Rohingya adalah teroris yang mengancam kedamaian dunia.

Suasana sidang paripurna Inter-Parliamentary Union jelang pengesahan resolusi tentang etnis Rohingya di Tavrichevsky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017).KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Suasana sidang paripurna Inter-Parliamentary Union jelang pengesahan resolusi tentang etnis Rohingya di Tavrichevsky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Minggu (15/10/2017).
Sementara, parlemen Myanmar memilih tidak menanggapi desakan yang diajukan Indonesia bersama tujuh negara lain untuk memberikan status kepada etnis Rohingya.

Parlemen Myanmar justru mengajukan proposal sendiri terkait penanganan pengungsi.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X